BERITA POPULER

FAKTUALNEWS.co

Gus Solah dan Zawawi Imron Tandatangani Petisi, Tolak RUU Pertembakauan

Ekonomi   Dibaca : 207 kali Jurnalis: FAKTUALNEWS.co
Gus Solah dan Zawawi Imron Tandatangani Petisi, Tolak RUU Pertembakauan
KH Salahudin Wahid (Gus Solah) bersama D Zawawi Imron saat menandatangani petisi penolakan RUU Petembakauan di Ponpes tebuireng, Kamis (24/11). Foto : R Suhartomo/faktualnews
KH Salahudin Wahid (Gus Solah) bersama D Zawawi Imron saat menandatangani petisi penolakan RUU Petembakauan di Ponpes tebuireng, Kamis (24/11). Foto : R Suhartomo/faktualnews

KH Salahudin Wahid (Gus Solah) bersama D Zawawi Imron saat menandatangani petisi penolakan RUU Petembakauan di Ponpes tebuireng, Kamis (24/11).
Foto : R Suhartomo/faktualnews

JOMBANG, faktualnews.co – KH Salahudin Wahid 9Gus SOlah), Pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng Jombang bersama D Zawawi Imron, Penyair sekaligus budayawan asal Sumenep Madura menandatangani pernyataan bersama (petisis) menolak RUU Pertembakauan.

Pernandatanganan pernyataan itu dilakukan dalam pertemuan bersama sejumlah tokoh di Aula Gedung Yusuf Hasyim lantai III Ponpes Tebuireng, Kamis (24/11) sore. Selain Gus Solah dan D Zawawi Imron, sejumlah komisioner Komnas PT (Komisi Nasional Pengendalian Tembakau) sebagai panitia pelaksana juga hadir dan bertanda tangan dalam kesempatan tersebut.

“Negara harus sadar bahwa rokok bukan produk yang menguntungkan, bahkan justru merugikan karena efek negatifnya lebih banyak. Alih-alih melindungi industrinya, lebih baik cari cara untuk alih tanam bagi petaninya supaya hidup mereka sejahtera,” ujar Gus Solah.

Keberadaan RUU tersebut dinilai tidak diperlukan karena industry tambakau di Indonesia tidak berperan penting dalam perekonomian nasional. Daerah-daerah penghasil tembakau dan sentra produksi rokok ini sangat kecil presentasenya di Indonesia (hanya Jateng, Jatim, dan NTB). Akan tetapi DPR tutup mata dan telinga, terus mendorong disahkannya RUU ini.

Sebaian pasal dan ayat dalam RUU pertembakauan sudah ada di dalam UU lainnya. Sedangkan lainnya bertentangan dengan peraturan-peraturan atau undang-undang yang berlaku serta prioritas kebijakan pemerintahan saat ini.

Untuk itulah, Negara harus tegas untuk membuat peraturan pengendalian tembakau dan bukan sebaliknya justru member akses seluas-luasnya kepada industry untuk melanggengkan bisnisnya, termasuk dalam pembuatan kebijakan. “DPR adalah wakil rakyat, bukan wakil industri. Kalau mereka tahu yang terbaik untuk seluruh rakyat Indonesia dalam jangka panjang, mereka harus drop RUU Pertembakauan,” tandas D Zawawi Imron, penyair dan budayawan yang dikenal dengan panggilan si celurit emas. (on/gwt)

Editor
KOMENTAR