ilustrasi
JOMBANG, faktualnews.co – Penyerapan anggaran tahun 2016 Pemkab Jombang masih mencapai masih jauh dari target. Hingga saat ini, dari total anggaran Rp 2.570.651 .376.368 ribu, serapan anggaran baru mencapai Rp Rp 1.980.107.601.304 atau 77,03 persen.
Dari sekian banyak satuan kerja perangkat daerah (SKPD), Dinas PU Cipta Karya Pertamanan dan Kebersihan menjadi instansi terbawah dalam penyerapan anggaran tahun ini. SKPD ini baru menyerap anggaran sekitar 48 persen dari total anggaran sebesar Rp 128.893.478.351.
“Iya, mereka (Dinas PU Cipta Karya Pertamanan dan Kebersihan, red) belum mencapai 50 persen penyerapan anggarannya,” kata Eka Suprasetya, Kepala DPPKAD (Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) Kabupaten Jombang, Selasa (29/11/2016).
Selanjutnya, di urutan terbawah kedua adalah Bagian Administrasi dan Kesejahteraan masyarakat Setdakab Jombang. Dari total anggaran sebesar Rp 11.609.150.000, baru sekitar Rp 5.868.002.322 atau sekitar 50,55 persen yang sudah direalisasikan.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Jombang menjadi ketiga instansi ketiga yang penyerapan anggarannya masih rendah. BPBD masih menyerap anggaran sebesar Rp 1.836.125.212 dari total anggaran Rp 3.598.260.833 atau 51,03 persen.
Selanjutnya, RSUD Ploso serapannya masih mencapai 56,66 persen atau senilai Rp 14.013.130.599 dari total anggaran Rp 24.731.463.500. Sementara untuk SKPD lain penyerapannya sudah mencapai 70 persen. Eka sendiri mengkau tak mengetahui apa kendala yang dihadapi SKPD sehingga penyerapan anggaran tahun ini rendah.
“Kami tidak tahu apa alasan mereka masih minim penyerapan anggaran,” pungkas Eka.(oza/san)
