KPK Bidik Kasus Lain, Penggeledahan Sejumlah Instansi di Pemkab Jombang
Penyidik KPK melakukan penggeledahan di kantor PU Cipta Karya Tata Ruang Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Jombang, Selasa (6/12/2016). FaktualNews.co/R Suhartomo/
JOMBANG – Penggeledahan beberapa instansi di lingkup Kabupaten Jombang, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak Senin 5 Desember 2016 kemarin, memunculkan sejumlah tanda tanya. Kuat dugaan, komisi antirasuah itu tengah membidik kasus lain di Kabupaten Jombang.
Sebab, Sekda Kabupaten Jombang Ita Triwibawati yang notabene merupakan istri bupati Nganjuk Taufiqurrahman, menyatakan jika pemeriksaan itu tidak berkaitan dengan kasus yang dialami suaminya. Dalam keterangan pers pasca dilakukan penggeledahan kemarin, Ita mengatakan pemeriksaan itu berkaitan dengan sejumlah kegiatan pembangunan dilingkup pemkab Jombang sendiri.
Meskipun disaat yang bersaman, penyidik KPK juga menggeledah ruang kerja bupati Nganjuk serta rumah dinasnya. Bahkan penyidik KPK juga menyita sebuah sepeda motor trail dari rumah dinas bupati Nganjuk. Hingga akhirnya KPK menetapkan bupati dua periode itu sebagai tersangka korupsi gratifikasi dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2009 hingga 2014.
Menurut Ketua Forum Rembug Masyarakat Jombang (FRMJ) Joko Fatah Rokhim, penggeledahan komisi anti rasuah di ruang kerja Sekda Jombang ini diduga kuat berkaitan dengan sejumlah proyek pembangunan di Kota Santri. “Yang digeledah pertama justru ruang Bagian Administrasi Pembangunan, baru ruang sekda. Menurut saya ini kasus lain,” katanya kepada fatualnews, Selasa (06/12/2016).
Ia menambahkan, penggeledahan itu dilakukan untuk mencari bukti-bukti terkait dengan dugaan adanya sejumlah proyek bermasalah yang ada di Kabupaten Jombang. Selain itu juga, penggeledahan itu guna menindaklanjuti soal pengaduannya ke KPK beberapa waktu lalu terkait penyelewengan dana hibah (dulu Jasmas) anggota DPRD Jombang. “Saya kira dua persoalan itu. Soal proyek pembangunan dan Jasmas anggota dewan yang bermasalah dan domainnya memang di Bagian Pembangunan,” tambahnya.
Jika dugaan yang disampaikan itu benar, lanjut Fatah tentunya kedatangan KPK ke Kabupaten Jombang ini membawa dua persoalan yang berbeda. Ia pun berharap KPK bisa mengusut tuntas terkait dengan adanya dugaan penyelewengan dana hibah yang melalui rekomendasi wakil rakyat itu. “Harapan saya memang seperti itu. Karena kejaksaan disini melempem, sejak kita laporkan tidak pernah ada progres sampai sekarang,” pungkasnya.
Sementara itu, Kabag Humas Pemkab Jombang, Agus Ustman Panuwun membenarkan jika selain ruangan sekda, penyidik KPK juga menggeledah ruang Bagian Administrasi Pembanguan. Dimana, di ruangan tersebut sejumlah dokumen kegiatan pembangunan di Kota Santri disimpan. “Memang benar ada ruang Bagian Administrasi Pembangunan dilakukan penggeledahan,” kata Agus.
Kendati demikian, Agus mengaku tak tahu menahu perihal penggeledahan petugas KPK itu. Sebab, hingga saat ini pihaknya belum mendapatkan keterangan apakah penggeledahan tersebut berkaitan dengan penetapan tersangka suami sekda Jombang, Taufiqurrahman atau adanya kasus lain. “Wah kalau itu saya sendiri belum tahu. Karena memang setelah penggeledahan kemarin petugas KPK juga langsung kembali,” pungkasnya.
Selain dua kantor tersebut, penyidik KPK juga menggeledah kantor Dinas PU Cipta Karya Tata Ruang Kebersihan dan Pertamanan serta kantor Dinas PU Pengairan, Pemkab Jombang. Dilokasi ini petugas menyita sejumlah dokumen proyek APBD tahun 2009 hingga 2016. (on/san)
