Lima Titik DAS di Jombang Rawan Banjir dan Butuh Penanganan
Kondisi rumah warga di Deda Kademangan, Kecamatan Mojoagung, Jombang kembali diterjang banjir, Selasa (29/11/2016) malam. FaktualNews.co/R Suhartomo/
JOMBANG, faktualnews.co – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Jombang, mencatat ada lima titik di daerah aliran sungai (DAS) yang dinilai rawan banjir.
’’Jadi ada lima DAS yang rawan, butuh penanganan,’’ kata Kepala BPBD Kabupaten Jombang, Nur Huda, Jumat (16/12/2016).
Lebih lanjut ia menyebutkan sejumlah DAS yang dinilai rawan, yaitu DAS kali gunting Kecamatan Mojoagung, ngotok ring kanal mulai dari Kecamatan Tembelang, Sumobito, hingga Kesamben.
Kemudian DAS pilang hilir dari Kecamatan Gudo hingga ke Perak dan Bandarkedungmlyo, serta sungai afur di Kecamatan Kesamben hingga hilirnya yang menyambung ke aungai brantas di Kabupaten Mojokerrto.
Begitu juga DAS di wilayah utara sungai Brantas. Menurut Huda ada satu yang diwaspadai yaitu sungai Marmoyo di Kecamatan Kabuh. Di sana menjadi salah satu wilayah yang rawan banjir.
“Cuma tidak berlangsung lama, hanya singkat,’’ terangnya. Dari deretan DAS tersebut memang sudah waktunya untuk mendapat penanganan.
Berdasarkan informasi dari Dinas Pu Pengairan Kabupaten Jombang sejumlah das tersebut harus aegera dilakukan normalisasi. ’’Seperti apa penangananya Dinas PU Pengairan yang tahu. Artinya setelah dilakukan kajian sungai-sungai itu sebagain sudah ada yang sudah dangkal dan waktunya normalisasi,’’ ungkapnya.
Selama ini kata Huda sudah dilakukan kajian baik dari pihaknya maupun Dinas PU Pengairan. Dengan tujuan melihat pendangkalan yang terjadi pada sungai itu. Karena bukan tidak mungkin, akibat DAS tersebut rawan banjir.
’’Jadi banjir rata-rata di Jombang karena lintasan sungai, air sungai tinggi akhirnya air melintas hingga meluber. Baru kemudian dilakuan kajian penyebabnya seperti apa. Apakah pendangkalan sungai atau justru banjir kiriman. Apapun kondisi sungai, kalau di hulu hujan deras, otomatis dibawah terjadi banjir. Kalau banjir itu bertahan lama, jelas pendangkalan. Sehingga perlu normalisasi,’’ jelasnya.
Nah, untuk normalisasi sungainitu menurut Huda bukan menjadi ranah pemkab. Sudah ditangani oleh BBWS (Balai Besar Wilayah Sungai) Brantas. Sehingga normalisasi dilakukan oleh pemerintah pusat. Tahun ini biaya operasional dan pemeliharaan hingga Rp 16,8 miliar. ’’Termasuk di Mojojejer yang jebol. BBS Brantas segera memperbaiki, mungkin dalam waktu dekat. Kami beraama pengairan sudah minta ke sana,’’ pungkas Huda. (On/Rep)
