Sepanduk penolakan DPD PKS Jombang terkait kenaikan harga oleh pemerintah. FaktualNews.co/Arief/
Sepanduk penolakan DPD PKS Jombang terkait kenaikan harga oleh pemerintah. FaktualNews.co/Arief/
JOMBANG, faktualnews.co – Desakan agar pemerintah membatalkan semua kebijakan yang memberatkan rakyat, kembali disuarakan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPRD Kabupaten Jombang.
Menurut Ketua FPKS DPRD Jombang Rochmad Abidin, desakan pembatalan tersebut didasarkan beberapa alasan, salah satunya kondisi perekonomian secara global yang masih terpuruk dan daya beli masyarakat juga lemah. Karena itu, tidak tepat dalam kondisi seperti inin pemerintah malah menaikan tarif kebutuhan hidup rakyat.
Saat ini pemerintah memberlakukan, kenaikan TDL (Tarif Dasar Listrik), pengurusan STNK-BPKB, serta kenaikan harga BBM (Bahan Bakar Minyak).
“Kami sebagai kepanjangan tangan rakyat, DPD PKS Jombang mendesak pemerintah pusat agar membatalkan sejumlah kebijakan menaikan TDL, pengurusan STNK dan BPKB, serta kenaikan BBM. Sebab daya beli masyarakat masih lemahtersebut,” ujarnya kepada awak media di Jombang, Jawa Timur, Selasa (24/1/2017).
Sikap penolakan Fraksi PKS terhadap kenaikan harga tidak hanya retorika. Secara terbuka fraksi meminta anggotanya mensosialisasikan sikap itu kepada masyarakat baik melalui forum serap aspirasi maupun saat turba.
“Kami juga meminta anggota membuat spanduk penolakan yang disebar di sudut kota Jombang dan daerah pemilihan (dapil) masing-masing. Isinya tentang desakan agar pemerintah membatalkan kebijakan itu,” pungkasnya. (rep/san)
