Ilustrasi
Ilustrasi
SUMENEP, FaktualNews.co – Dana hibah untuk Organisasi Kepemudaan (OKP) di Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, dipertanyakan dan menuai kecaman dari berbagai pihak. Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Disbudparpora) Sumenep diminta mempertanggungjawabkan perihal tersebut.
Achmad Wasil sebagai ketua IPNU Kabupaten Sumenep mempertanyakan pembagian dana hibah tersebut dikarenakan dana yang akan turun ke setiap OKP tidak sama. “Atas dasar apa disbudparpora menentukan jumlah nominal dana hibah itu? Karena nominal setiap OKP tak sama,” katanya, Rabu (1/2).
Ia juga mempertanyakan dasar penentuan OKP penerima dana hibah tersebut. Sebab sejumlah OKP di Sumenep seperti IPM (Ikatan Pemuda Muhammadiyah), IMM (Imatan Mahasiswa Muhammadiyah), IPPNU (Ikatan Pelajar Putri NU) tidak mendapat jatah bantyuan dari pemerintah tersebut. “Ingat ya, IPNU dan IPPNU beda organisasi dan beda AD/ART, Jangan-jangan pak Kadis itu gak tau organisasi apa saja yang ada di Sumenep?,” sambungnya heran.
Hal senada diungkapkan Rasidi, bendahara PC GP Ansor Sumenep. Ia menilai Disbudparpora tidak jelas karena bantuan hibah yang diberikan itu tidak diketahui peruntukannya untuk apa. “Kita Punya 21 PAC, dan 213 Ranting, saya khawatir bantuan 20jt ini justru akan menimbulkan isu yang tidak baik dan menyebabkan kekompakan diantara kami,” katanya.
[box type=”shadow” align=”” class=”” width=””]
[/box]
Pihaknya juga menyinggung ketidaksamaan pembagian dana hibah tersebut. Menurutnya hal itu menimbulkan pertanyaan besar. “Masak yang punya kader puluhan orang mendapatkan dana yang sama dengan organisasi yang punya kader ribuan orang? Ini kan tidak jelas, lebih baik kita tidak menerima. Pungkasnya.
Bahkan, Satu persatu organisasi kepemudaan yang tidak tercover dalam penerima bantuan dana hibah Pemkab Sumenep buka suara. Kini giliran Pemuda Muhammadiyah setempat. “di APBD murni Pemuda Muhammadiyah tidak dapat bantuan hibah,” kata salah satu Pengurus Daerah Pemuda Muhammadiyah Sumenep, Ismail, Rabu, 1/2/2017.
Menurutnya, mestinya pemerintah daerah tidak tebang pilih jika memang menganggarkan bantuan untuk organisasi dalam APBD, sehingga tidak menimbulkan kecemburuan sosial antar OKP. “Tidak boleh pandang bulu, kalaupun harus dibantu ya semuanya harus dibantu. Bukannya sok, meskipun tanpa ada bantuan dari pemerintah, kegiatan Pemuda Muhammadiyah dipastikan tetap bejalan dengan baik,” tandasnya.
Informasi yang diterima FaktualNews, OKP penerima bantuan tersebut antara lain GP ANSOR sebanyak Rp 20 juta, IPNU Rp 20 juta, HMI Rp 20 juta, KNPI Rp 25 juta, PMII Rp 25 juta, dan FKPPI Rp 20 juta. Sedangkan IPM, IMM, dan IPPNU, GMNI tidak kebagian. Sementara itu KNPI menyatakan menolak karena tidak semua OKP mendapatkan bantuan tersebut. (jie/oza)
