Kisruh Dana Hibah OKP, Ini Tanggapan Kepala Disbudparpora Sumenep
SUMENEP, FaktualNews.co – Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Disbudparpora) Sumenep, Madura, Jawa Timur Sufianto angkat bicara terkait kisruh anggaran dana hibah untuk organisasi kepemudaan dan mahasiswa di daerah tersebut.
Menurutnya, tidak semua organisasi tercover sebagaimana penerima bantuan dana hibah yang diambilkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) murni itu karena banyak faktor. Salah satunya disebabkan adanya perubahan struktur organisasi perangkat daerah (SOPD) dan harus ada peralihan dari Kesmas.
“Sesuai SOPD lama, anggaran organisasi kepemudaan merupakan tanggungjawab Bagian Kesejahteraan Masyarakat (Kesmas) Setkak Sumenep, namun karena sejak awal tahun 2017 semua anggaran mengacu terhadap SOPD yang baru, maka anggaran OKP dan Kemahasiswaan dialihkan ke Disbudparpora,” katanya.
[box type=”shadow” align=”” class=”” width=””]
- Jatah Bantuan Hibah Tak Merata, Sejumlah OKP Lakukan Protes
- Anggaran Belum Turun, Wi-fi Kantor DPRD Sumenep Dicabut Provider
[/box]
Dikatakan Sofi, karena postur anggaran dan juga calon penerima sudah ditetapkan oleh Bappeda. “Maka saya sebagai pemangku kebijakan tertinggu di Disbudparpora tidak berhak untuk mengubahnya,” kilahnya, Rabu (1/2/2017).
Kendati demikian, pihaknya berjanji untuk Pemuda Muhammadiyah tahun ini akan dianggarkan, sehingga tidak ada tebang pilih antara OKP satu dengan yang lain. “Kami juga telah menyampaikan kepada KNPI, untuk Pemuda Muhammadiyah akan kami anggarakan di APBD Perubahan nanti,” sambungnya.
Untuk diketahui, tahun 2017 ini Pemkab Sumenep menganggarkan sebesar Rp 130 juta untuk OKP dan Kemahasiswaan. Rinciannya, KNPI dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) mendapat anggaran masing-masing sebesar Rp 25 juta, sementara FKPPI, HMI, GP Ansor, IPPNU/IPNU mendapat anggaran masing-masing sebesar Rp20 juta. (jie/oza)