Kabupaten Lamongan Menjadi Kota Pertama Peluncuran KPM 2017
Warga penerima kartu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Lamongan, Jawa Timur, Sabtu (11/2/2017). FaktualNews.co/Faisol/
LAMONGAN, FaktualNews.co – Kabupaten Lamongan mendapat kehormatan sebagai kota pertama kali menggunakan kartu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) 2017, Launching tersebut dihadiri Menteri Sosial (Mensos) Khofifah Indar Parawansa, Sabtu (11/02/2017).
Mensos RI, Khofifah Indar mengatakan, hari ini adalah hari pertama kali perluasan batuan non tunai warga penerima PKH secara bertahap dengan menggunakan KPM multifungsi salah satunya bisa digunakan sebagai kartu penerima bantuan pangan dan kartu buku tabungan.
“Lamongan Kabupaten pertama yang mendapat format program perluasan PKH Non Tunai dari 98 kota dan 200 kabupaten di tahun 2017 ini,” terangnya.
Baca Juga :
[box type=”shadow” ]
-
Soal Swasembada Jagung, Pemkab Lamongan Pilih Genjot Produktivitas Dibanding Perluasan Lahan
-
Pemda Lamongan Berikan Bantuan Perahu Untuk Mempercepat Pembersihan Enceng Gondok
-
Cari Sekolah Reguler Sulit, Dorong Bentuk Sekolah Inklusi Di Lamongan
[/box]
Lebih jauh Khofifah menambahkan, pada bulan Desember 2016 lalu, ada tambahan skala Nasional Rp 2,5 Juta, untuk di Jawa Timur sendiri mendapatkan Rp 500 Ribuan, sedangkan di Kabupaten Lamongan mendapatkan Rp 25000,- jadi hitungannya sesuai dengan proporsi data PPS terakhir.
Launching perdana KPM 2017 dengan motto “Salurkan Batuannya, Raih Pahalanya” oleh Kementrian Sosial tersebut digelar di pendapa Lokatantra.
“Sebagai Bank milik pemerintah kami berkewajiban untuk membantu progaram pemerintah salah satunya menyalurkan bantuan kepada Rakyat,” ungkap perwakilan bank penyalur bantuan, Risyam.
Ia menambahkan bantuan dengan sistem Non Tunai secara perbankkan yang saat ini dalam tahap uji coba hingga saat ini mencapai 1.207.685 ribu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan menerima dana Rp. 573.000,- secara bertahap. “Dan yang sudah tersalurkan mencapai 97,5 persen dari targetnya.” Terangnya
Namun. Pelaksanaan ini terkendala di lapangan, “Kendala tersebut seperti kesesuaian data, minimnya data dan tingkat kehadiran penerima KPM.” pungkasnya. (sol/rep)
