BERITA POPULER

FAKTUALNEWS.co

Selain Dugaan Pungli Prona Kades Wanar Lamongan Juga Diduga Pungli IP4T

Peristiwa   Dibaca : 460 kali Jurnalis: FAKTUALNEWS.co
Selain Dugaan Pungli Prona Kades Wanar Lamongan Juga Diduga Pungli IP4T
Kuasa Hukum warga pelapor, Wellem Mintarja yang juga merupakan Pembina LSM Cakrawala Keadilan, sebagai lembaga yang mepalorkan dugaan pungli tersebut mengungkapkan jika selain dugaan Pungli Prona, Kades Wanar juga diduga melakukan pungli IP4T. FaktualNews.co/Faisol Ahmad/

Kuasa Hukum warga pelapor, Wellem Mintarja yang juga merupakan Pembina LSM Cakrawala Keadilan, sebagai lembaga yang mepalorkan dugaan pungli tersebut mengungkapkan jika selain dugaan Pungli Prona, Kades Wanar juga diduga melakukan pungli IP4T. FaktualNews.co/Faisol Ahmad/

 

LAMONGAN, FaktualNews.co – Kasus dugaan Pungutan Liar (Pungli) Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona) yang dilakukan oleh Kepala Desa Wanar hingga kini terus berlanjut. Pasalnya, selain dugaan pungli Prona, Kepala Desa juga diduga melakukan pungli pada kasus Program Iventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah  (IP4T) sebanyak lima ribu bidang.

Dugaan itu mencuat, setelah Kejaksaan Negeri Lamongan memeriksa 5 warga sebagai pelapor serta 2 Panitia Program IP4T di Desa Wanar Kecamatan Pucuk Lamongan. Dari keterangan serta berkas yang dibawa oleh panitia, nampak jika pada tahun 2014 lalu Desa Wanar juga mendapatkan bantuan Program IP4T sebanyak 5.000 bidang dengan anggaran sebesar Rp. 497.332.500,-.

Baca Juga:  Informasinya Gratis, Urus Sertifikat PRONA Dipungut Rp 600 ribu

Melalui Kuasa Hukum warga pelapor, Wellem Mintarja yang juga merupakan Pembina LSM Cakrawala Keadilan, sebagai lembaga yang mepalorkan dugaan pungli tersebut mengungkapkan jika selain dugaan Pungli Prona, Kades Wanar juga diduga melakukan pungli IP4T.

Baca Juga :

Baca Juga:  BPN Jombang Targetkan 23 Ribu Sertifikat Prona Selesai Akhir Tahun 2017

[box type=”shadow” ]

[/box]
“Saat ini, masih ada ribuan warga yang peta bidangnya (hasil pengukuran tanah dalam Program IP4T, red), masih ditahan oleh pihak desa lantaran tidak bisa membayar Rp. 110 ribu. Padahal, dalam program tersebut mestinya gratis lantaran telah dibiayai oleh pemerintah dengan estimasi Rp. 100 ribu per bidangnya,”ungkap Wellem saat mendampingi warga di Kejari Lamongan, selasa (14/02/2017).

Baca Juga:  Kades dan Sekdes Ploso Terjaring OTT Pungli Prona

Ironisnya lagi, lanjut Wellem, dari sejumlah panitia IP4T tersebut banyak yang hingga saat ini masih belum dibayar oleh Kepala Desa, termasuk biaya pembuatan patok yang semuanya dikerjakan oleh panitia termasuk bahan materialnya, “Hingga saat ini ada panitia yang belum dibayar untuk jasa pengukuran. Bahkan panitia yang awalnya mengeluarkan biaya sendiri untuk pembuatan patok juga ada yang belum dibayar oleh Kepala Desa,”imbuhnya.

Halaman
1 2
Editor
Tags
KOMENTAR