Foto : Ilustrasi
Foto : Ilustrasi
GRESIK, FaktualNews.co – Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Gresik dilanda konflik internal. Polemik ini dipicu Surat Keputusan Dewan Pengurus Wilayah ( SK-DPW) Jawa Timur tentang Kepengurusan DPC PPP Gresik Periode 2016-2021 yang dinilai tidak sesuai peraturan yang ada di partai berlambang ka’bah tersebut.
Akibatnya, sejumlah PAC PPP se-Kabupaten Gresik melakukan penyegelan terhadap kantor DPC setempat di Jl Abdul Karim Gresik, Minggu (19/2/2017). Para kader partai ini mendatangi kantor DPC PPP sekitar pukul 10.00. Setibanya di kantor, mereka memasang kertas karton bertuliskan “Kantor DPC PPP Kabupaten Gresik disegel oleh mayoritas pengurus PAC se-Kabupaten Gresik”.
Salah satu kader PPP yang juga Ketua PAC Ujungpangkah, Khurdi Muhammad mengatakan, penyegelan itu sebagai bentuk protes dan penolakan terhadap susunan kepengurusan DPC PPP Gresik periode 2016-2021 yang dikeluarkan oleh DPW Jatim. Menurutnya, penolakan itu karena DPW PPP Jatim dinilai mengabaikan dengan tidak mengajak formatur terpilih yang sah dalam menyusun pengurus DPC PPP Gresik.
Selain itu, SK DPW Jatim itu dinilai cacat hukum karena tidak didasarkan hasil rapat tim formatur sebagaimana diamanatkan AD/ART partai pasar 64 dan SK DPP PPP no 0027.KPTS/DPP.V/2016 pasal 10 dan pasal 12. Selanjutnya, penyusunan kepengurusan DPC PPP Gresik sudah melebihi batas waktu paling lama 14 hari setelah Muscab. Padahal seharusnya, mengacu pada juklak dalam SK DPP PPP pasal 9 (12).
Dengan demikian, para kader PPP ini menyatakan SK tersebut batal demi hukum. “Kami para PAC sepakat, agar bapak Nadir (ketua) dan bapak Khoirul Huda (sekretaris) untuk mengembalikan SK tersebut ke DPW, atau bahkan kalau perlu ke DPP disertai surat penolakan kami,” ujar Khurdi.
Para kader yang melakukan aksi protes dan penyegelan itu terdiri dari PAC Ujungpangkah, Dukun, Sidayu, Gresik, Kebomas, Cerme, Menganti, Kedamean, Balongpanggang dan Driyorejo.
Seperti dilansir Bangsaonline.com, Ketua DPC PPP Kabupaten Gresik Ahmad Nadir merespom protes yang dilakukan para kader partainya, langsung mengadakan pertemuan. Usai pertemuan dengan para pengurus PAC itu, Nadir menyatakan, pihaknya akan menampung semua aspirasi penolakan susunan kepengurusan DPC PPP Gresik periode 2016-2021 tersebut.
Ia pun berjanji secepatnya akan meneruskan tuntutan penolakan susunan kepengurusan itu ke DPW dan DPP PPP. “Kami sangat merespon, untuk itu kami akan sampaikan ke DPW dan DPP,” kata Nadir.
Nadir juga berencana berencana mengadukan persoalan itu kepada tim formatur, DPW, DPP dan anggota DPR RI dari PPP yang berangkat dari Dapil Gresik – Lamongan. “Tujuannya agar permasalahan SK bisa selesai, sehingga partai bisa bergerak dengan normal kembali,” pungkas Nadir. (*/oza)
[box type=”shadow” ]
BACA JUGA :
[/box]
