LAMONGAN, FaktualNews.co – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamongan mengapresiasi langkah masyarakat yang mengatasnamakan “Gerakan Pengguna Jalan Nasional” menggelar aksi sedekah sosial ruwatan jalan nasional.
“Saya yakin dengan adanya ratusan massa yang melakukan aksi di Jalan Nasional Lamongan – Babat, pemerintah akan turun tangan untuk melakukan perbaikan,” kata Bupati Lamongan Fadeli, saat meninjau aksi tersebut di jalan raya Desa Karanglangit, Kecamatan Turi Lamongan, Jawa Timur, Senin (20/2/2017).
Apalagi, menurutnya, tak hanya jalan nasional yang melintang di Lamongan-Babat saja yang mengalami kerusakan, tapi kerusakan juga terjadi di jalur Pantai Utara (Pantura) tepatnya di Jalan Daendles.
“Prospek pereknomian di Lamongan jadi terganggu. Perekonomian nyaris lumpuh, karena terganggu perjalanan kendaraan besar,” ujarnya.
Lebih lanjut, Ia menegaskan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamongan tidak memiliki hak dan kewenangan untuk melakukan perbaikan jalan nasional yang melintasi Lamongan.
Baca Juga :
[box type=”shadow” ]
[/box]
“Perlu kami sampaikan ke semuanya, jalan yang kita lalui ini jalan nasional, jalan ini menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten tidak memiliki hak untuk melakukan perbaikan jalan nasional,” tuturnya.
Namun, tambah Fadeli, Pemkab Lamongan sudah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur dan Pemerintah Pusat untuk segera melakukan perbaikan. “Kita sudah koordinasi, di regional dan nasional, segera di lakukan perbaikan,” ucapnya.
Sebab, apabila tidak segera diperbaiki, maka jalan yang berlubang akan semakin banyak menimbulkan korban kecelakaan. “Agar tidak terjadi kecelakaan terus menerus. Dalam 2 minggu terakhir sudah 6 kali kecelakaan di jalan nasional,” pungkas Fadeli.
Merespon pernyataan Bupati Lamongan Fadeli, Korlap aksi Gerakan Pengguna Jalan Nasional, M Zainal Abidin menyatakan tidak membutuhkan janji. “Jalan harus segera diperbaiki, kami tidak butuh janji,” ucapnya dengan lantang.
Apabila tidak ada perbaikan dalam waktu dekat, Ia mengancam akan kembali turun ke jalan. “Kalau 2 minggu tidak diperbaiki kami akan tuntut ke pusat,” katanya.
“Uang receh untuk Presiden Jokowi sebanyak Rp. 511.300 dari hasil yang berhasil kami kumpulkan dari pengguna jalan, uang tersebut sebagai dana pembangunan jalan nasional yang penuh lubang,” tegas Zainal. (sol/rep)