Ilustrasi
Ilustrasi
JAKARTA, FaktualNews.co – Sebanyak 131 daerah di Indonesia merancang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan porsi belanja terbesar untuk gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS). Hal itu menjadi permasalahan klasik yang belum bisa terselesaikan sampai saat ini.
Direktur Jendral Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan, Boediarso Teguh Widodo, menjelaskan sampai saat ini masih ada beberapa daerah yang sebagian APBD-nya digunakan hanya untuk keperluan gaji.
“Rata-rata tahun 2012 belanja pegawai itu ada di sekitar 42% dari total APBD. Tapi kecenderunganya itu turun jadi 38% pada tahun 2014. Dan pada tahun 2016 lalu realisasi ada di sekitar 37%, itu rata-rata saja,” kata Boediarso seperti dilansir dari detikFinance, Jakarta, Selasa (21/2/2017).
BACA JUGA :
[box type=”shadow” ]
[/box]
Untuk belanja modal, sejak periode 2012 yang mencapai porsi 12,6% dari total APBD naik menjadi 19,5% pada 2014 dan 22,9% untuk 2016. “Sebaliknya belanja modal itu ada kecenderungan naik,” ungkapnya.
Boediarso mengatakan, untuk daerah Kabupaten/Kota porsi belanja pegawai terhadap total belanja APBD masih cukup tinggi, yakni sekitar 40%. Namun, untuk rata-rata daerah provinsi hanya di kisaran 20%.
Dirinya mengakui, daerah-daerah yang banyak menggunakan porsi APBD untuk belanja pegawai ialah daerah hasil pemekaran, atau daerah baru.
“Daerah otonom baru kan memang belanja pegawainya banyak, APBD-nya banyak yang digunakan untuk belanja pegawai. Rata-rata itu di daerah baru, baik di kabupaten kota pemekaran,” terangnya.
“Ke depan memang Presiden menyampaikan, belanja pegawai itu harus dikendalikan supaya tidak lebih dari 50% dari belanja daerah,” pungkas Boediarso. (*)
