Ketua Gaki, Ach Farid Azziyadi (tengah) saat menyampaikan laporan ke Polres Sumenep. Foto : Anjie/FaktualNews
Ketua Gaki, Ach Farid Azziyadi (tengah) saat menyampaikan laporan ke Polres Sumenep.
Foto : Anjie/FaktualNews
SUMENEP, FaktualNews.co – Gugus Anti Korupsi Indonesia (GAKI) melaporkam A Shadik, Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur ke Kepolisian Resort setempat, Senin (6/2/2017).
Dalam laporannya, GAKI menilai A Shadik diduga turut serta melakukan tindak pidana penodaan atau penghinaan agama dengan cara menerbitkan surat rekomendasi. “Laporan ini atas dugaan keterlibatan Kadisdik dalam mendukung acara yang berbau penodaan atau penghinaan agama,” Kata Ketua Gaki, Ach Farid Azziyadi kepada FaktualNews.co.
Farid menambahkan, tak hanya Kadisdik, GAKI juga melaporkam Ketua Dewan Harian Cabang Badan Pembudayaan Kejuangan 45 (DHC 45) Mohammad Nasir dan pengurus Yayasan Sejahtera Bangsa Mulia (SBM).
“Laporan secara tersurat kami telah sampaikan ke Polres pagi tadi,” imbuhnya.
Mantan aktivis PMII Pamekasan ini menjelaskan, ketiga lembaga itu mempunyai peran masing-masing, Yayasan SBM sebagai pelaku, sedangkan DHC 45 dan Disdik dinilai telah membantu penyebaran kristenisasi di daerah yang mayoritas beragama islam.
Dari analisa yuridis yang dilakukan GAKI, tindakan tersebut melanggar Undang-Undnag Nomor 39/1999, sebab penyebaran paket tersebut diberikan kepada anak dibawah usia 17 tahun.
Sebagaimana ditegaskan dalam pasal 55 UU Nomor 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia ditegaskan, ‘setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berfikir dan berekpresi sesuai dengan tingkatan intelektualitasnya dan berada dibawah bimbingan orang tua dan atau wali’.
“Ini sudah jelas, karena sasarannya mayoritas beragama Islam, apalagi ditambah hadiah Al Kitab Bibel, permainan kristen dan peraga kristen sehingga masuk kategori adu domba sehingga menyebabkan konflik horisontal,” jelasnya.
Bahkan, lanjut Farid, tindakan tersebut telah melanggar pasal 156b KUHP. Dalam pasal itu menegaskan “Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun, barang siapa dengan sengaja dimuka umum mengeliarkan perasaan atau perbuatan dengan cara diluar ketentuan hukum”.
“Dalam pasal itu sudah jelas tidak diperbolehkan bersifat permusuhan penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatau agama dianut di indonesia,” papranya.
Farid juga membeberkan, tindakan itu juga bertentangan dengan hasil keputudan bersama menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 1979 BAB III Tentang Tata Cara Penyiaran Agama.
Sebagaimana dalam pasal 4 menegaskan pelaksana penyiaran agama tidak dibenarkan untuk ditunjukan terhadap orang tua atau kelompok orang yang telah, memeluk/menganut agama lain dengan cara menggunakan bujukan dengan atau tanpa pemberian barang, uang pakaian makanan dan atau minuman, pengibatan obat-obatan dan bentuk-bentuk lain apapun agar orang atau kelompok orang yang telah memeluk/menganut agama lain indah dan memeluk/menganut agana yang lain berpindah dan memenluk agama yang disiarkan.
“Atau dengan cara menyebar pamplet atau buku-buku dan bentuk barang penerbitan cetakan lainnya kepada orang atau kelompok orang yang telah memeluk/menganut agama lain. Dengan begitu anata tiga lembaga itu sudah bersekongkol,” tegasnya.
Sementara itu, Kasubag Humas Polres Sumenep AKP Suwardi saat dikonfirmasi masih belum bisa memberikan kejelasan. Mantan Kapolsek Giligenting itu mengaku belum mengetahui detil laporannya.
“Kami belum tahu jelasnya seperti apa, tapi yang namanya laporan pasti akan diproses apabila cukup bukti,” ujarnya singkat.
Sebagaimana diketahui, DHC 45 Sumenep bersama yayasan SBM melakukan kegiatan bertajuk Sosialisasi Wawasan Kebangsaan ke sejumlah sekolah dasar di Kabupaten Sumenep.
Sepulang dari sosialisasi, para siswa mendapatkan bingkisan gratis yang didalamnya berisi atribut kristen seperti salib, buku gambar yesus, dan alat sekolah lain yang bertuliskan ajakan agar mencintai dan menggantungkan hidup pada yesus. (jie/oza)
[box type=”shadow” ]
BACA JUGA :
[/box]
