Plesiran Wisata Halal Disparbudpora Sumenep, Telan APBD Rp 140 Juta Tuai Kritikan
Kepala Disparbudpora Sumenep, Sufiyanto, mengatakan, bahwa kegiatan plesiran wisata halal tersebut, sudah sesuai dengan aturan dan Peraturan Bupati (Perbup), saat ditemui di Sumenep, Madura, Jawa Timur, Senin (6/3/2017). FaktualNews.co/Panjie Agira/
SUMENEP, FaktualNews.co – Agenda “Plesiran” Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga (Disparbudpora) Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur ke Pulau Lombok menuai sorotan dari Badan Investigasi Tindak Pidana Korupsi (BIPTK) Madura.
Pasalnya, acara yang dikemas dengan Bimbingan Teknis (Bimtek) dengan agenda mempelajari wisata halal itu diketahui menguras uang rakyat yg cukup besar.
“Mereka plesiran menggunakan, anggaran Rp 140 juta itu tidak sedikit, untuk itu kita akan telusuri sumber anggaran tersebut, jika anggarannya tidak pernah terbahas dalam anggaran daerah. Maka, saya pastikan Lembaga kita akan terus mencari fakta-fakta,” kata Sekjen BITPK Wilayah Madura, Wahyudi kepada media ini, Senin (6/3/2017).
BACA JUGA :
[box type=”shadow” ]
- Tinggalkan Tugas, Plesiran ke China Tiga Dokter Puskesmas Kebomas Terancam Sanksi
- Mungkinkah, Target Kunjungan 10 Juta Wisatawan Visit Sumenep Year 2018 Bisa Tercapai
[/box]
Menurutnya, jika memang pemerintah daerah hendak mengelola objek wisata di Sumenep menjadi wisata halal, langkah yang tepat bukanlah pelesiran ke Lombok, melainkan membangun komunikasi yang baik dengan Ulama dan Ormas Islam yang ada di Sumenep.
“Pasti akan banyak muncul konsep-konsep cemerlang dari mereka, dan saya juga yakin kalau cuma teknis makanan halal dan bagaimana hotel menyiapkan peralatan ibadah, mereka juga dapat memberikan konsep yang bagus,” tegasnya.
Wahyudi menanyakan, kenapa plesiran yang dikemas Bimtek tersebut Lombok yang dipilih, padahal menurutnya yang dekat dari Sumenep juga banyak, seperti Banyuwangi yang diketahui menjadi daerah paling sukses dalam promosi dan publikasi wisata.
Sementara itu, dikonfimasi terpisah, Kepala Disparbudpora Sumenep, Sufiyanto mengklaim bahwa kegiatan tersebut sudah sesuai dengan aturan dan Peraturan Bupati (Perbup).
“Semuanya sudah diatur mas, biaya perjalananya sekian, hotelnya dimana dan makannya dimana, angggaran Rp 140 juta itu sudah susuai dengan aturan yang ada,” terangnya, Senin (6/3/2017).
Seperti diketahui, Bimtek ke Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat itu digelar dalam rangka persiapan Sumenep Visit Year 2018, dan rencananya akan berlangsung selama 3 hari, yaitu pada tanggal 14-16 Maret 2017 dengan peserta sebanyak 30 orang, mulai dari Pokdarwis, dari Desa Wisata dan perwakilan Media. (jie/rep)
