Ilustrasi
Ilustrasi
MADIUN, FaktualNews.co – Pemerintah Kota Madiun, sedari kini sudah bersiap menghadapi pemilihan kepala daerah serentak 2018 mendatang dalam pemilihan gubernur serta bupati dan wali kota, di Gedung Pertemuan Wisma Haji Kota Madiun(14/3/2017).
Wakil WaliKota Madiun, Sugeng Rismiyanto mengatakan, masyarakat di Kota Madiun harus berpartisipasi aktif untuk mensukseskan Pilkada serentak 2018. “Saya perlu mengajak seluruh elemen masyarakat di Kota Madiun untuk berpartisipasi aktif dalam mensukseskan Pemilukada yang akan dilaksanakan serentak di tahun 2018, untuk menggunakan hak pilihnya sesuai dengan nurani masing-masing, sehingga dapat tercipta suasana yang damai dan bermartabat,” ujarnya.
Sugeng menjelaskan, kegiatan ini juga sebagai ajang diskusi sedari dini guna mengetahui peta di lapangan jelang pilkada serentak tahun depan. Hal itu juga penting guna koordinasi sekaligus pelaksana teknis kegiatan kelak adalah KPU dan Bawaslu.
“Pemkot Madiun melalui Kesbang Linmas akan mendukung tugas inti KPU dan Bawaslu. Misalnya mengkaji program kerja bidang politik, mengkaji sekaligus memfasilitasi bahan kebijakan mediasi, komunikasi, dan fasilitas politik, serta menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan bidang politik dalam negeri,” tegasnya.
BACA JUGA :
Secara praktis, kata dia, dukungan diberikan dalam penyediaan dana pilkada, koordinasi keamanan, peningkatan partisipasi pemilih, penyiapan daftar penduduk potensial pemilih pemilihan, menjaga netralitas ASN (Aparatur Sipil Negara), serta koordinasi teknis penyelenggaraan.
Dari seluruh implementasi tersebut, Pemkot Madiun menekankan netralitas ASN, khususnya tindakan preventif agar para abdi negara tidak terlibat dalam politik praktis.
Sementara itu, Kepala Bakesbangpol Kota Madiun Bambang Subanto menambahkan, untuk dana hibah penyelenggara pemilu sudah dibahas sejak awal dan telah masuk dalam APBD 2017, sekitar Rp 1,58 Milyar. Menurut Subanto, Bakesbangpol memiliki tugas menyusun administrasi pencairan dana hibah.
Namun demikian, untuk melalui tahapan tersebut ada regulasi yang dijadikan pedoman. Selain permendagri 44/2015 pengelolaan dana untuk pilgub, pilbup dan pilwali, penyusunan dana hibah dari daerah juga mengacu pada peraturan wali kota yang sampai hari ini belum di teken.
Penyuluhan Persiapan Pilkada serentak 2018 itu digelar selama 5 hari, mulai 14 Maret – 16 Maret 2017 dengan peserta ketua RT dan RW se Kota Madiun, tanggal 17 Maret-21 Maret 2017 untuk siswa SLTA se Kota Madiun, dengan nara sumber Wakil Walikota Madiun, Sekda Kota Madiun, KPU dan Dispendukcapil Kota Madiun.
MADIUN, FaktualNews.co – Pemerintah Kota Madiun, sedari kini sudah bersiap menghadapi pemilihan kepala daerah serentak 2018 mendatang dalam pemilihan gubernur serta bupati dan wali kota, di Gedung Pertemuan Wisma Haji Kota Madiun(14/3/2017).
Wakil WaliKota Madiun, Sugeng Rismiyanto mengatakan, masyarakat di Kota Madiun harus berpartisipasi aktif untuk mensukseskan Pilkada serentak 2018. “Saya perlu mengajak seluruh elemen masyarakat di Kota Madiun untuk berpartisipasi aktif dalam mensukseskan Pemilukada yang akan dilaksanakan serentak di tahun 2018, untuk menggunakan hak pilihnya sesuai dengan nurani masing-masing, sehingga dapat tercipta suasana yang damai dan bermartabat,” ujarnya.
Sugeng menjelaskan, kegiatan ini juga sebagai ajang diskusi sedari dini guna mengetahui peta di lapangan jelang pilkada serentak tahun depan. Hal itu juga penting guna koordinasi sekaligus pelaksana teknis kegiatan kelak adalah KPU dan Bawaslu.
“Pemkot Madiun melalui Kesbang Linmas akan mendukung tugas inti KPU dan Bawaslu. Misalnya mengkaji program kerja bidang politik, mengkaji sekaligus memfasilitasi bahan kebijakan mediasi, komunikasi, dan fasilitas politik, serta menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan bidang politik dalam negeri,” tegasnya.
Secara praktis, kata dia, dukungan diberikan dalam penyediaan dana pilkada, koordinasi keamanan, peningkatan partisipasi pemilih, penyiapan daftar penduduk potensial pemilih pemilihan, menjaga netralitas ASN (Aparatur Sipil Negara), serta koordinasi teknis penyelenggaraan.
Dari seluruh implementasi tersebut, Pemkot Madiun menekankan netralitas ASN, khususnya tindakan preventif agar para abdi negara tidak terlibat dalam politik praktis.
Sementara itu, Kepala Bakesbangpol Kota Madiun Bambang Subanto menambahkan, untuk dana hibah penyelenggara pemilu sudah dibahas sejak awal dan telah masuk dalam APBD 2017, sekitar Rp 1,58 Milyar. Menurut Subanto, Bakesbangpol memiliki tugas menyusun administrasi pencairan dana hibah.
Namun demikian, untuk melalui tahapan tersebut ada regulasi yang dijadikan pedoman. Selain permendagri 44/2015 pengelolaan dana untuk pilgub, pilbup dan pilwali, penyusunan dana hibah dari daerah juga mengacu pada peraturan wali kota yang sampai hari ini belum di teken.
Penyuluhan Persiapan Pilkada serentak 2018 itu digelar selama 5 hari, mulai 14 Maret – 16 Maret 2017 dengan peserta ketua RT dan RW se Kota Madiun, tanggal 17 Maret-21 Maret 2017 untuk siswa SLTA se Kota Madiun, dengan nara sumber Wakil Walikota Madiun, Sekda Kota Madiun, KPU dan Dispendukcapil Kota Madiun. (Nal/Rep)
