Jadi Bancakan Pejabat, DPRD Sumenep Desak Tiga BUMD Dibubarkan
Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, AF Hari Ponto. FaktualNews/Panjie Agira
SUMENEP, FaktualNews.co – Banyaknya Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, yang kembang kempis, menuai sorotan dari gedung parlemen. Para wakil rakyat ini mendesak agar BUMD itu dibubarkan.
Terlebih berkembang rumor jika keberadaan perusda itu hanya dijadikan bancakan oleh oknum pejabat. “Ketimbang hanya membebani anggaran daerah setiap tahunnya, kan lebih baik ambil langkah tegas dengan menghapusnya,” kata Ketua Komisi II DPRD setempat, AF Hari Ponto, Selasa (14/3/2017).
Dari catatan Komisi II DPRD Sumenep, setidaknya ada tiga badan usaha milik daerah (BUMD) yang dikategorikan tidak sehat. Sebab, nyaris setiap tahun tidak pernah memberikan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sumenep.
[box type=”shadow” ]
BACA JUGA
[/box]
“Ada tiga BUMD yang patut dikaji ulang keberadaannya. Karena setiap tahun tidak pernah memberikan masukan kepada daerah,” ujar politisi partai berlambang pohon beringin ini.
Di Kabupaten Sumenep sendiri, terdapat lima BUMD. Di antaranya Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Bhakti Sumekar bergerak bidang perbankan dan Perusahaan Daerah di bidang Air Minum (PDAM). Dua perusahaan tersebut, selama ini terbilang cukup sehat, sehingga PAD yang dihasilkan juga lumayan tinggi.
“Sedangkan tiga perusahaan yang dinilai pantas dihapus, di antaranya PD Sumekar yang bergerak di bidang apotik, PT Wira Usaha Sumekar (WUS) yang bergerak di bidang SPBU, dan PT Sumekar bergerak di bidang transportasi laut,” imbuhnya,
Ponto menjelasakan, tiga perusahaan tersebut tidak pernah memberikan kontribusi kepada daerah. Padahal, setiap tahun perusahaan itu bisa memenuhi target retribusi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Bahkan, dengan terang-terangan ia menyebut PD Sumekar tidak patut dipertahankan karena tidak produktif. Bahkan perusahaan swasta yang bergerak di bidang apotik ini sudah banyak. Begitu pula dengan PT WUS.
“Kalau PDAM masih pengecualian, karena berkaitan dengan masyarakat. Meskipun tidak untung tidak apa-apa, yang penting pelayanan terus dibenahi,” tandasnya.(jie/ivi)
