Direktur Lingkar Indonesia Untuk Keadilan (Link), Aan Anshorii.
Aan Anshori, Direktur LinK (Lingkar Indonesia untuk Keadilan).
Foto : Istimewa
JOMBANG, FaktualNews.co – Tim Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) Kabupaten Jombang yang sudah dikukuhkan pada Senin (30/1/2017) lalu dipertanyakan kinerjanya. Pasalnya, sejak dilantik hingga satu bulan setengah ini dinilai belum menunjukkan taring untuk memberantas Pungli di Kota Santri.
Aan Anshori, Direktur Lingkar Indonesia untuk Keadilan (LinK) yang mempertanyakan kinerja kongkrit tim Satgas Saber Pungli tersebut. Itu tidak lain, karena ia belum melihat terobosan pemberantasan praktik Pungli.
“Bagaimana dengan tim saber pungli? Saya merasa tim ini hanyalah lipstik-politik agar pemkab masih ‘punya muka” di hadapan Pusat,” kata Aan dalam keterangan tertulisnya kepada FaktualNews.co, Kamis (17/3/2017).
Aan kemudian membeberkan, meskipun kinerja tim ini masih sangat jauh dari idealitas sebuah tim penyapu pungli, tapi anggarannya mencapai Rp 300 juta.
“Jangankan menangkap pejabat sekelas Camat seperti di Mojokerto, menangkap Kades yang kerap dikeluhkan kinerjanya saja belum mampu. Agar tidak terlalu, maka ditangkaplah bawahan selevel penarik karcis retribusi pasar,” bebernya.
Menurut Aan, seharusnya, tim Satgas Saber Pungli bisa menangkap penjahat yang lebih kakap, misalnya pihak-pihak yang terlibat dalam dugaan komersialisasi jabatan di Pemkab Jombang. Semisal beredarnya kabar jual-beli jabatan 7 SKPD yang kosong.
“Bagi saya, komersialisasi jabatan melalui mutasi merupakan modus lama untuk meraup keuntungan secara ilegal. Mutasi-panas akan semakin sering terjadi manakala kepala daerah telah menghaiskan banyak uang saat politik elektoral. Begitulah rumusnya,” ujarnya.
Pria berkacmata ini juga menilai, Kabupaten Jombang terkenal jorok untuk masalah transparansi dan akuntabilitas. Rasan-rasan komersialisasi tak pernah mendapat respon serius dari bupati. Misalnya dengan membangun sistem yang bisa mencegah terjadinya hal ini. Bupati dan wabup tak pernah memberikan teladan bagi pejabat dan rakyatnya agar taat melaporkan LHKPN. Bupati dan Wabup tak pernah berani menerapkan zona integritas bagi seluruh SKPD.
“Saya perlu mengingatkan kepada Bupati dan jajarannya agar berhati-hati, tidak terjebak dalam pusaran korupsi. Jangan sampai bernasib seperti Bupati Klaten yang terkena OTT KPK. Tanpa komitmen antikorupsi yang jelas dan terukur, saya bisa katakan, duet maut Nyono-Munjidah telah sukses mencitrakan Jombang sebagai Kota Santri yang jorok oleh korupsi.,” pungkas Aan yang juga Relawan Santri Antikorupsi.
Hingga berita ini diturunkan belum ada konfirmasi dari Ketua Tim Satgas Saber Pungli Jombang, Kompol Hendriyana. Redaksi berusaha meminta keterangan dari perwira yang juga sebagai Wakapolres Jombang tersebut. (*/oza)
[box type=”shadow” ]
BACA JUGA :
[/box]
