Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sumenep, Ahmad Masuni. Foto : FaktualNews/Anjie
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sumenep, Ahmad Masuni.
Foto : FaktualNews/Anjie
SUMENEP, FaktualNews.co – Banyaknya bantuan ke desa ternyata tidak diimbangi dengan semangat kerja dan tanggungjawab yang tinggi.
Buktinya, dari 330 Desa yang ada di Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, hingga, Selasa (25/4/2017) baru 16 Desa yang menyetorkan laporan pertanggungjawab (LPJ) anggaran desa (DD) dan anggaran dana desa (ADD) 2016.
Lemotnya kinerja Kepala Desa dan perangkatnya ini mengakibatkan, DD-ADD belum bisa dicairkan.
Karena sesuai Peraturan Desa, Pencairan DD-ADD 2017 ini ada persyaratan yang harus dipenuhinya. Pertama harus menyetor Perdes LPJ, RKPDes, dan juga APBDes 2017.
“Harusnya DD-ADD tahap pertama sudah cair, tapi karena terkendala penyetoran LPJ itu, hingga saat ini belum bisa dicairkan,” kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sumenep, Ahmad Masuni, Selasa (25/4/2017).
Namun, ia menyadari keterlambatan persyaratan yang harus dipenuhi, karena keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki Pemerintah desa.
“Kedepan perlu untuk dilakukan peningkatan SDM aparatur desa,” tegasnya.
Sebenarnya, sudah menyarankan Kepala Desa agar merekrut tenaga SI (Strata satu) sebagai tenaga operator.
“Apabila operator ditingkat desa sudah siap, semua pekerjaan bisa selesai tepat waktu,” jelasnya.
Kendatk demikian, pihaknya berencana akan mengaplikasikan sistem keuangan desa (Siskudes). Hal itu sesuai dengan perintah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Tujuannya, supaya tidak ada lagi kegiatan-kegiatan terdampak, sebagaimana selama ini sering kali terjadi,” imbuhnya. (jie/oza)
[box type=”shadow” ]
BACA JUGA :
[/box]
