Kacau, Ribuan PNS Pemkab Mojokerto Tak Masuk SIMPEG

MOJOKERTO, FaktualNews.co – Ribuan pegawai negeri sipil (PNS) di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, tak masuk Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG). Itu ditengara akibat bobroknya sistem di Pemkab Mojokerto.

Tidak masuknya ribuan PNS di SIMPEG ini diketahui saat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan pemeriksaan di Pemkab Mojokerto, beberapa waktu lalu. Dalam temuannya, BPK menemukan adanya kejanggalan besaran gaji yang dikeluarkan tak sama dengan jumlah pegawai di Pemkab Mojokerto.

“Saya kaget, karena saya bukan bendahara kok dipanggil BPK. Ternyata diperiksa terkait dengan legalitas saya sebagai PNS,” ungkap salah seorang PNS yang enggan disebutkan identitasnya, Rabu(26/4/2017).

Pada saat pemeriksaan itu, diketahui jika dirinya tak masuk ke dalam SIMPEG. Sehingga, saat diperiksa nama PNS yang bertugas di salah satu instansi di lingkup Pemkab Mojokerto itu tak muncul. Hal itu mengundang kecurigaan penyidik BPK.

“Kata penyidik itu, ada temuan anggaran gaji PNS yang tidak sesuai jumlah pegawai. Ternyata memang ada kesalahan memasukkan NIP (Nomor Induk Pegawai). Sehingga tidak muncul di SIMPEG,” imbuhnya.

Menurutnya, dari informasi yang disampaikan petugas BPK, ada ribuan PNS di lingkup Pemkab Mojokerto yang datanya tak masuk ke SIMPEG. Dari sekitar 8.900 pegawai, hanya sekitar 2.365 pegawai yang identitasnya sudah masuk ke dalam sistem tersebut.

“Katanya petugas BPK ada sekitar 6.000 lebih yang belum masuk. Saya dan 11 orang yang ketika itu diperiksa semuanya tidak masuk dalam SIMPEG,” paparnya.

PNS yang mewanti-wanti agar namanya tidak disebutkan ini menyatakan, ada resiko yang harus ditanggung para pegawai yang namanya tidak masuk dalam SIMPEG. Yakni, mereka terancam tak mendapat dana pensiun.

BACA JUGA

[box type=”shadow” ]

• Jadi Tersangka OTT Pungli, Camat Pungging Mojokerto Justru Jabat Sekdin
• TC : Sejak 2014 Lalu Bupati Mojokerto MKP Telah Ditetapkan Tersangka KPK

[/box]

“Itu sudah terjadi. Ada beberapa pegawai yang tidak mendapatkan dana pensiun karena datanya tidak masuk di SIMPEG. Yang saya dengar itu salah satunya guru,” terangnya.

Sementara itu, dikonfirmasi secara terpisah Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Pemkab Mojokerto, Susantoso membantah adanya ribuan PNS yang tak masuk SIMPEG.

“Tidak benar itu. Semua sudah masuk data pegawainya. Tahun kemarin kan sudah serentak dimasukkan melalui program PUPNS,” ungkap Susantoso, Rabu (25/4/2017).

Susantoso juga membantah adanya temuan BPK terkait dengan adanya selisih anggaran gaji dengan jumlah pegawai di Pemkab Mojokerto. Pihaknya mengaku, selama ini tidak ada kesalahan dalam pengisian NIP di SIMPEG yang terintegrasi dengan kementrian.

“Semua sudah teregister. Tapi memang ada yang harus kita rapikan. Namun sekarang sudah 100 persen masuk ke dalam SIMPEG,” tandasnya.(ivi/san)