May Day 2017, Buruh Usung Tiga Isu Besar Upah Murah Sampai ‘Serbuan’ Pekerja Asing
Ilustrasi peringatan Hari Buruh Sedunia. (Kompas)
JAKARTA, FaktualNews.co – Menjelang aksi peringatan Hari Buruh Sedunia atau May Day, Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (Aspek), Mirah Sumirat menyatakan ada tiga isu besar yang terus dibawa kalangan buruh, sangat terkait dengan kesejahteraan pada aksi besar-besaran di Istana Presiden, Jakarta, Senin (1/5/2017) nanti.
Sumirat menjelaskan, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78/2015 tentang Pengupahan, hingga saat ini, bertentangan dengan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. “Hal yang menjadi sorotan adalah tentang formula upah minimun, survey kebutuhan hidup layak (KHL), dan hak berunding buruh,” kata Sumirat dikutip dari Inilahcom di Jakarta, Selasa (25/04/2017).
BACA :
Penjelasan Sumirat, PP 78/2015 menetapkan penyesuaian upah hanya berdasarkan inflasi serta pertumbuhan ekonomi. Aturan ini, jelas-jelas menghilangkan survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL). “Sementara pasal 88 dalam UU 13/2003 menyebutkan, upah minimum ditetapkan gubernur dengan memerhatikan rekomendasi dari pemerintah di tingkat daerah,” papar Sumirat.
Isu kedua, kata Sumirat, terkait maraknya pekerja asing yang mengadu peruntungan di Indonesia. Apakah itu pekerja asing yang legal ataupun ilegal, jumlahnya cukup besar. Kondisi ini sangat mengganggu buruh atau pekerja lokal.
“Kebijakan Kementerian Ketenagakerjaan yang menghilangkan kewajiban kemampuan berbahasa Indonesia melalui Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) Nomor 16/2015 sebagai revisi Permenaker Nomor 12/2013 membuat banjirnya TKI di tanah air,” kata Sumirat.
BACA :
Terakhir, kata Sumirat, program pemerintah yang berdampak kepada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Salah satunya adalah Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) atau less cash society.
Program yang digagas Bank Indonesia (BI) sejak 2014 ini, kata Sumirat, menimbulkan PHK besar-besaran di kalangan perbankan. Tak hanya itu, rencana penerapan sistem pembayaran non tunai melalui penerapan Gardu Tol Otomatis, jelas mengurangi jumlah pekerja di sektor tol.
Sumirat menambahkan, para buruh dari berbagai elemen berencana menggelar aksi besar-besaran pada Mar Day, 1 Mei 2017. Di mana, Istana Presiden, tempat Presiden Joko Widodo dipilih sebagai titik sentral aksi damai ini. Rencananya, aksi massa ini bakal diikuti sedikitnya 150 ribu buruh. [*/rep]
