Aktivis GMNI saat demo di depan kantor DPRD Jombang, Selasa (2/5/2017). Foto : FaktualNews/Eva Laila Rizkiyah
Aktivis GMNI saat demo di depan kantor DPRD Jombang, Selasa (2/5/2017).
Foto : FaktualNews/Eva Laila Rizkiyah
JOMBANG, FaktualNews.co – Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) mendatangi kantor DPRD Jombang, Selasa (3/5/2017). Kedatangan mereka dalam rangka menyampaikan aspirasi terkait persoalan lingkungan di kota santri.
Salah stau perwakilan mahasiswa, Agus Suprapto mengatakan, berdasarkan hasil observasi yang dilakuan pihaknya, persoalan banjir, sanitasi, sumber air dan mata air di kota santri setiap tahunnya semakin bertambah.
“Hal tersebut dikarenakan hutan di wilayah Kecamatan Wonosalam banyak mengalami alih fungsi hutan vegetatif menjadi hutan produktif. Hal terkait juga terjadi di utara Sungai Brantas, alih fungsi hutan konservasi menjadi hutan produktif sebagai lahan penanaman jagung dan tebu,” ujarnya.
Sementara itu, Cakup Ismono, Ketua Komisi A DPRD Jombang yang menerima perwakilan massa aksi mengungkapkan, untuk mengatasi persoalan yang disampaikan mahasiswa, pihaknya sudah membahasnya dalam Peraturan Daerah (Perda).
“Kami saat ini sedang membahas Perda tentang tanah pertanian berkelanjutan. Namun, sekarang kami tunda karena kami juga akan menyiapkan Perda tentang RTRW, dikarenakan tanah pertanian berkelanjutan adalah sub dari Perda RTRW,” katanya saat dikonfirmasi FaktualNews.co, Rabu (3/5/2017).
Cakup menjelaskan, terkait alih fungsi lahan sekarang sudah menjadi kewenangan Pemprov Jatim. “Persoalan terkait alih fungsi lahan sudah dicabut provinsi dan bukan lagi wewenang pemerintahan kabupaten. Namun dalam hal ini bukan berarti kami menutup diri dengan apa yang terjadi di daerah. Kami akan usahakan untuk memberikan rekomendasi terkait hal tersebut,” bebernya.
Tuntutan yang diajukan tidak cukup sampai di situ, mahasiswa aksi juga menambahkan terkait banjir di ringincontong.
“Berdasarkan hasil diskusi dengan Bappeda bahwa banjir di ringincontong itu disebabkan karena terdapat sungai yang sengaja ditutup dan dijadikan bangunan. Sungai kok ditutup ya warga sekitar kena dampaknya,” pungkas salah satu aksi demonstran.
Politisi PDI-P ini juga menyatakan, terkait persoalan-persoalan yang terjadi di Kabupaten Jombang selalu menjadi perhatian pihaknya. “Nanti akan kami diskusikan dengan pihak eksekutif, kita panggil dinas terkait. Dan percayalah kami tidak bungkam dengan persoalan-persoalan yang terjadi di Kabupaten Jombang,” pungkas Cakup. (mjb2/oza)
[box type=”shadow” ]
BACA JUGA :
[/box]
