Anggota Komisi V DPR RI, Sadarestuwati (kiri) dan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) VIII Jawa Timur, Ketut Darmawahana (kanan), meninjau kondisi jembatan ploso, Jombang, Jawa Timu, Selasa (27/12/2016). FaktualNews.co/ipul/
Anggota Komisi V DPR RI, Sadarestuwati (kiri) meninjau kondisi jembatan ploso, Jombang, Jawa Timu. FaktualNews.co/Ipul.
JOMBANG, FaktualNews.co – Mangkraknya pembangunan Jembatan Ploso Baru, menuai sorotan anggota Komisi V DPR RI Sadarestuwati. Sebab, bisa dipastikan, tradisi kemacetan saat arus mudik dan balik lebaran nanti, akan terjadi di lokasi tersebut.
Padahal, jalur tersebut sangat vital. Karena jembatan tersebut merupakan penghubung jalur Pantura menuju Jawa Tengah atau jalur tengah trans Jawa. Sehingga, potensi adanya kemacetan masih memungkinkan terjadi di jalur itu.
“Untuk Lebaran depan, jembatan Ploso masih menjadi titik kemacetan. Karena proyek pembangunan jembatan baru yang dirancang sebagai pengurai kemacetan setiap Lebaran hingga saat ini masih mangkrak,” ujar Sadaresuwati, saat berkunjung ke Jombang.
BACA JUGA
[box type=”shadow” ]
[/box]
Politisi PDIP ini mengatakan, hingga kini, proses pembangunan jembatan baru masih belum mengalami perubahan. Sejak mulai dikerjakan tahun 2014 lalu, hingga kini baru menyelesaikan tiga tiang pancang saja.
“Untuk mengantisipasi kemacetan pada saat Lebaran, maka Pemerintah Kabupaten Jombang dan pihak terkait harus segera melakukan koordinasi dengan aparat kepolisian guna melakukan manajemen rekayasa lalu lintas,” terangnya.
Mbak Estu, sapaan Sadarestuwati, berharap percepatan pembangunan jembatan yang disebelahnya atau yang baru segera bisa diselesaikan. Dengan begitu, beban dari jembatan yang ada ini menjadi sangat berkurang.
Sementara, proses pembebasan lahan untuk proyek pembangunan jembatan baru Ploso hingga saat ini belum tuntas. Sejak tahun 2012 silam, masih ada beberapa bidang tanah milik warga yang belum berhasil dibebaskan karena persoalan harga.
“Kami mendorong penyelesaian lahan itu bisa dilakukan dengan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Saat ini dewan dan pemerintah pusat sudah melakukan rapat kerja terkait mekanisme dan kebutuhan anggaran untuk percepatan pembagungan jembatan Ploso,” ujarnya.
Jika persoalan tersebut kelar, lanjutnya, kemacetan yang menjadi problem tahunan di jembatan Ploso bisa terselesaikan. Selain itu, perekonomian di wilayah utara Sungai Brantas bisa berkembang lebih baik.
“Saya dengar yang di selatan sungai sudah seluruhnya, tinggal di bagian utara sungai. Harapannya tahun ini bisa tuntas sehingga pembangunan bisa dilanjutkan,” tandasnya.(ivi)
