Warga Kendalsari Sumobito menggelar demo di lokasi pembangunan jalan tol. FaktualNews.co/Syarif A Rahman
JOMBANG, FaktualNews.co – Polemik pembangunan infrastruktur tol Mojokerto-Kertosono (Moker) seksi II di Desa Kendalsari, Kecamata Sumobito, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, hingga kini masih belum menemukan jalan keluar yang konkret.
Baik warga terdampak pembangunan tol Moker dan PT Marga Harjaya Infrastruktur (MHI) sebagai pemegang hak konsesi pembangunan tol, hingga kini masih sama-sama menunggu. Sementara jalan tol tersebut hendak digunakan jalur mudik menjelang lebaran ini.
Humas PT MHI, Dela Rosita mengatakan, terkait dengan tuntutan dalam aksi warga di Desa Kendalsari, Kecamatan Sumobito pada beberapa hari sebelumnya, pihaknya bersedia memenuhinya. Namun saat ini masih menunggu lampu hijau dari Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT).
Adapun salah satu tuntutan warga diantaranya meminta PT MHI agar membangun jalan penghubung dari Desa Sugihwaras, Kendalsari menuju Kandangan Carangrejo dan membangun saluran irigasi pertanian .
“Kalau tuntutan warga terkait jalan penghubung, pada prinsipnya kami siap mengerjakan jika sudah ada lampu hijau dari BPJT,” katanya kepada FaktualNews.co, Senin (12/6/2017).
Dikatakan Dela, secara prosedural, warga melalui Kepala Desa (Kades) setempat sudah mengajukan proses pembangunan jalan penghubung ke pemerintah daerah (Pemda), selanjutnya diajukan ke kementerian untuk ditindaklanjuti. Jika disetujui, PT MHI baru bisa mengerjakan tuntutan warga tersebut.
“Setahu saya warga melalui kades sudah mengajukan mengajukan surat ke Pemda untuk dilanjutkan ke kementerian. Apabila disetujui maka bisa dikerjakan,” terangnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, warga mengancam memblokir jalan tol jika sejumlah tuntutan warga tidak segera dipenuhi. Disamping itu dalam waktu dekat ini, warga berencana melakukan aksi demonstrasi di atas lahan yang dianggap masih bersengketa dengan warga.
“Hari Selasa sampai Jumat tanggal 13-16 Juni warga dan petani Kendalsari dan Carangrejo akan demo di atas lahan yang masih sengketa,” kata Nurul Chakim Koordinator Lembaga Bantuan Hukum Jombang KontraS Surabaya yang selama ini getol dampingi polemik ini.
