Salah satu ruangan DPRD Kota Mojokerto yang disegel KPK. sabtu (17/6). FaktualNews.co/Z Arivin/
MOJOKERTO, FaktualNews.co – Terkait kader DPC PDIP Kota Mojokerto yang terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Sabtu, (17/6/2017) dinihari, membuat DPC PDIP Kota Mojokerto angkat bicara.
“Saya dengar demikian (OTT). Karena saya kemarin tidak ikut acara hearing di kantor dewan, karena kurang enak badan,” kata Ketua DPC PDIP Kota Mojokerto, Febriana Meldyawati, Sabtu (17/6/2017).
Menurut Melda panggilan akrabnya, pihaknya tidak akan gegabah dalam mengambil langkah terkait dengan OTT yang dilakukan KPK dan menyeret salah satu kader partainya. Melda mengaku masih akan melakukan rapat di internal partai setelah KPK menggelar pers rilis.
“Kami menunggu konferensi pers dari KPK untuk kami lanjuti sacara internal,” terangnya.
Disinggung perihal apakah DPC PDIP akan memberikan bantuan hukum kepada Purnomo pasca ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pelicin pengalihan anggaran hibah PENS (Politeknik Elektronik Negeri Surabaya) menjadi anggaran Program Penataan Lingkungan pada Dinas PUPR Mojokerto, tahun anggaran 2017, Melda mengaku menunggu petunjuk DPD dan DPP PDIP.
Sebagaimana diketahui, kader DPC PDIP yang juga Ketua DPRD Kota Mojokerto, Purnomo terjaring OTT Komisi Antirasuah bersama dengan dua wakilnya, yakni Umar Faruq dari PAN dan Abdullah Fanani dari PKB.
Selain tiga pejabat publik tersebut, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang (PUPR), Wiwied Febrianto juga terjaring OTT KPK. Tak hanya itu, penyidik KPK juga menangkap dua orang yang diduga merupakan rekanan proyek.
“Tentunya secara internal kami tetap memproses sesuai mekanisme partai dan mengkoordinasikan dengan DPP dan DPD untuk tindak lanjutnya. Kita sedang menunggu presscon resmi KPK dan akan melaporkan ke pimpinan. Kita sesuai perintah dari DPP dan DPD saja,” pungkasnya.
