Pelaksanaan APBD Jombang 2016 Disoal Kalangan Dewan
JOMBANG, FaktualNews.co – Beberapa Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jombang mempertanyakan beberapa hal terkait pelaksanaan APBD Jombang 2016 yang tercantum dalam nota penjelasan Bupati Jombang tentang Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ini.
Salah satu diantaranya dari anggota Fraksi Golongan Karya (Golkar) DPRD Jombang, Arif Sutikno, menurut pandangan fraksi ini, masih ada beberapa item yang perlu mendapat perhatian khusus oleh pemerintah daerah, salah satunya adalah pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pada item ini, dari target yang direncanakan sebelumnya masih belum maksimal.
“Dalam hal ini (pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, red) dianggarkan sebesar 2 miliar 728 juta 700 ribu rupiah, terealisasi 2 miliar 434 juta 763 ribu 292 rupaiah, atau terealisasi sebesar 89,23 persen dari target yang direncanakan. Ini kenapa masih jauh dari target,” ujarnya, Sabtu (17/6/2017).
Selanjutnya, ia juga menyoal dari sisi belanja daerah yang sudah ditetapkan dengan plafon anggaran 2 triliaun 570 miliar 651 juta 376 ribu 386 rupaiah 24 sen, dan terealisasi 2 triliun 364 miliar 581 juta 573 ribu 271 rupiah 18 sen, atau sebesar 91,98 persen, sehingga terjadi penghematan belanja sebesar 206 miliar 69 juta 803 ribu 97 rupiah 6 sen.
Kondisi ini menurutnya cukup baik dan rasional, namun khusus untuk pos belanja sosial yang direncanakan sebesar 4 miliar 619 juta 934 ribu rupiah, dan terealisasi sebesar 2 miliar 778 juta 574 ribu rupiah. “Atau baru mencapai 60,14 persen. Ini perlu penjelasan,” lanjutnya.
Sementara itu, fraksi dari PPP melalui anggotanya, Sunardi juga menyoal prihal yang sama. Dalam pandangan fraksi ini, pemerintah daerah tentu harus bekerja lebih optimal lagi dalam menggenjot program-program dengan anggaran yang sudah ditetapkan, melihat beberapa program pemerintah daerah pada tahun ini belum mencapai target maksimal.
Misalnya dari hasil pendapatan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dana bagi hasil bukan pajak, DAK dan transfer pemerintah daerah lainnya, masih belum terpenuhi target 100 persen.
“Nah soal ini, PPP mohon penjelasan, apa yang menjadi kendala dan hambatannya, apakah faktor perencanaan yang kurang matang atau SDM yang kurang siap,” tenangnya.
Lebih jauh lagi, Molyani Puspita Dewi anggota fraksi Demokrat mengungkapkan, pemerintah daerah tidak harus melulu pada pendapatan dan belanja daerah yang memang sudah permanen. Pemerintah daerah juga harus melakukan trobosan-trobosan baru dalam mengelola sejumlah potensi ekonomi yang berada di Jombang, sehingga nilai manfaatnya bisa langsung diraskan masyarakat.
“Masih ada permasalahan-permasalahan yang harus dilakukan Pemerintah Kabupaten Jombang, seperti berupaya untuk merealisasikan program yang langsung menyentuh kepada masyarakat dengan mengoptimalkan potensi perekonomian daerah,” ujarnya.
