Inspektorat Sumenep Sebut Realisasi DD dan ADD Bermasalah
SUMENEP, FaktualNews.co – Berdasarkan temuan Inspektorat Sumenep, Madura, Jawa Timur, realisasi Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun anggaran 2016 di sejumlah desa bermasalah.
Sebab, dana kurang lebih Rp 1 M yang berasal dari APBD dan APBN untuk masing-masing desa itu, pengerjaanya tidak sesuai petunjuk tekhnis (Juknis).
Inspektur Inspektorat Sumenep, R. Idris menyampaikan, setelah tim melakukan evaluasi di berbagai desa dengan sistem sampling, ditemukan pelaksaan proyek tahun 2016 asal-asalan.
“Jadi, bisa disimpulkan jika realisasi DD-ADD tahun anggaran 2016 dipastikan bermasalah,” ujarnya, Jumat (7/7/2017).
Lebih lanjut, teknik pengambilan sampling ini dilakukan karena jumlah desa sangat banyak. Dari berbagai temuan yang paling menonjol adalah kualitas sumber daya manusia (SDM) yang kurang mempuni.
“Makanya banyak terjadi penyimpangan, ada juga yang kurang bagus dari sisi pelaksanaannya,” beber Idris.
Menurutnya, hasil temuan itu nantinya akan menjadi dasar untuk memberikan sanksi pada masing-masing desa. Sementara sanksi yang bakal dijatuhkan berupa sanksi administrasi dan pengembalian kerugian ke kas negara.
“Besaran pengembalian sesuai dengan besaran kerugian keuangan akibat pekerjaan yang tidak sesuai bestek. Tetapi tidak ada sanksi bagi person (kades.red),” terangnya.
Untuk itu, pihaknya menghimbau aparat desa segera diberi pembinaan, terutama soal pengelolaan keuangan desa pada tahun 2017 ini. Agar kasus serupa tak terjadi.
“Karena sesuai PP Nomor 12 tahun 2017 camat sudah punya kewenangan untuk melakukan pembinaan dan pemeriksaan,” pungkasnya.
Diketahui, ada 330 Desa yang tersebar di 27 Kecamatan, di Kabupaten Sumenep. Baik daerah kepulauan maupun daratan. Rata-rata setiap desa menerima DD dan ADD mencapai sekitar Rp 1 miliar di tahun 2016.
