FaktualNews.co

Peralihan ke Sistem Non-Tunai, Bantuan PKH di Lamongan Terlambat Dicairkan

Nasional     Dibaca : 1213 kali Penulis:
Peralihan ke Sistem Non-Tunai, Bantuan PKH di Lamongan Terlambat Dicairkan
Bupati Lamongan, Fadeli, saat menemui warga penerima PKH. (FaktualNews/Ahmad Faisol)

LAMONGAN, FaktualNews.co – Penerimaan dana bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Lamongan Jawa Timur mengalami keterlambatan.

Menteri Sosial RI, Khofifah Indar Parawansa dalam kunjungan kerjanya ke Lamongan pada akhir pekan kemarin menjelaskan, hal itu terjadi karena adanya perubahan mekanisme pencairan dari tunai menjadi non-tunai.

Awalnya, hanya sebagian penerima manfaat PKH yang akan menerima pencairan lewat sistem non-tunai. Namun, sebut Khofifah, akhirnya diputuskan semua disalurkan dengan mekanisme non tunai.

Dicontohkan, untuk Kabupaten Lamongan, awalnya hanya 8 Kecamatan yang diterimakan lewat mekanisme non-tunai. Sedangkan, 19 Kecamatan lainnya disalurkan secara tunai.

“Namun kini semua pencairan PKH menggunakan mekanisme non tunai melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS),” kata Khofifah saat melakukan kunjungan kerja di Deket Kabupaten Lamongan.

Ditambahkan, akibat perubahan mekanisme pencairan ini, penerimaan PKH di Kabupaten Lamongan mengalami keterlambatan. “Kami akan melakukan percepatan sehingga pada Agustus nanti, Insya Allah, semua 27 kecamatan di Lamongan sudah menerima pencairan tahap ketiga,” ujar Khofifah.

Di Kabupaten Lamongan, jumlah KPM PKH sebanyak 21.317 KPM. Untuk tahap 1 dan 2 yang dicairkan baru 8 dari 27 kecamatan yang ada di Lamongan.

Setiap KPM menerima Rp 1 juta untuk alokasi 2 tahap pencairan yang diterimakan sekaligus di Bulan Juli. Total bantuan sosial yang disalurkan untuk Lamongan hingga saat ini sebesar Rp 21, 317 miliar.

Bupati Lamongan, Fadeli menyatakan, angka kemiskinan di Kabupaten Lamongan ditargetkan turun menjadi 10 persen pada tahun 2021. Pada tahun 2016, angka kemiskinan di Lamongan sebesar 14,8 persen. Sedangkan pada tahun 2015, angka kemiskinan di Lamongan 15,56 persen.

Untuk mencapai target turunnya angka kemiskinan menjadi 10 persen pada 2021 tersebut, pihaknya getol mendorong sejumlah program. Diantaranya menjadikan Lamongan sebagai kabupaten yang sudah Bebas Buang Air Besar Sembarangan (BABS) atau Open Defecation Free (ODF).

Baca berita menarik lainnya hasil liputan
Editor
Muhammad Syafi'i
KOMENTAR

YUK BACA

Loading...