JOMBANG, FaktualNews.co – Puluhan masyarakat Jombang melakukan aksi unjuk rasa menolak diskriminasi golongan kelompok atau komunitas di bidang seni musik yang dilakukan oleh pihak kepolisian di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Kamis (13/7/2017).
Pengunjuk rasa terdiri dari penyuka musik reggae, punk, metal, Oi, slanker, Terumbu Rupa, SOS (Sepeda Ontel Sidokerto), KPJ (Komunitas Pengamen Jalanan), FPMJ (Forum Pemuda Musik Jombang). Dalam aksinya massa menamakan diri sebagai Forum Arek Jombang (FAJ).
“Grand isue yang kita diangkat yakni hentikan diskriminasi berekspresi dan berkreasi di Kabupaten Jombang,” kata Koordinator aksi, Lutfi Utomo.
Menurut pengakuan Lutfi, ahir-ahir ini pencinta musik yang beraliran punk, metal dan reggae tidak diberikan izin untuk menggelar konser atau event di Jombang oleh pihak Kepolisian. Oleh karenanya, FAJ berharap pihak pemerintah dan kepolisian tidak membatasi masyarakat untuk bermusik karena itu seni dan hiburan.
“Musik dangdut selalu diberikan izin untuk manggung. Bahkan terkadang malah difasilitasi oleh Polisi. Seharusnya sikap pilih kasih ini tidak ada di Jombang,” sesalnya.
Aksi unjuk rasa pecinta musik ini memilih titik kumpul di kampus Universitas Darul Ulum Jalan Gus Dur dan berjalan terus ke gedung dewan. Demo FAJ kali ini juga dihiasi penampilan seni dijalan KH Wahid Hasyim, ringin contong.
“Pada dasarnya kami juga warga negara Indonesia yang punya hak yang sama seperti masyarakat pada umumnya,” sesal Lutfi.
Terahir, massa aksi menuntut pemerintah lewat pihak Kepolisian memberikan izin kegiatan bermusik (event atau konser dan berkreasi bagi pecinta musik reggae, punk dan metal. Selain itu, massa juga menuntut hak yang sama diatara pencinta musik yang ada di Jombang.
“Jangan membatasi kemandirian dan kreasi/karya pemuda dan hentikan stigma atau pikiran negatif pada komunitas tertentu,” pungkasnya.
Sementara itu, KBO Intel Polres Jombang Sukandar saat menemui para peserta aksi meminta FAJ dibentuk permanen dan diteruskan agar ada wadah pecinta musik dan mudah menatanya.
“Tidak melarang, cuma selama ini tidak ada wadah yang jelas mewadahi dan bertanggung jawab kalau ada masalah,” jelasnya.
