LINK: Semoga KPK Lakukan OTT di Kabupaten Jombang
JOMBANG, FaktualNews.co – Direktur Lingkar Indonesia untuk Keadilan (LINK), Aan Anshori, mengaku gerah dengan kabar adanya ‘makelarisasi’ proyek PL (penunjukan langsung) di Kabupaten Jombang Jawa Timur. Apalagi, perkara tersebut diduga melibatkan kalangan legislatif.
Menurut pengamatannya, kasus jual beli proyek bukan hal baru di Jombang. Praktek bermasalah ini juga merupakan imbas dari bobroknya sistem pembangunan daerah.
“Selama ini penanganan proyek oleh anggota dewan tidak transparan, tidak akuntable, sehingga rawan jual-beli proyek,” katanya kepada FaktualNews.co, Jumat (13/7/2017).
Aan berharap, Bupati Jombang, Nyono Suharli Wihandoko, turun tangan menangani kasus yang kini menjadi desas desus publik tersebut agar bisa dituntaskan.
Selama ini, ujarnya, kasus-kasus proyek yang bermasalah, baik proyek reguler maupun yang berada pada pos dana integrasi anggota DPRD Jombang tidak selurunya tuntas ditangani. Sehingga hal ini berdampak pada kecurigaan publik.
Menurut Aan, kecurigaan publik terkait adanya ptaktek ‘jual beli’ ataupun ‘Makelarisasi’ proyek PL, khususnya yang berasal dari pos dana integrasi anggota dewan harus bisa ditepis oleh kalangan legislatif dan eksekutif dengan cara yang elegan.
Disisi lain, Aan berharap suatu saat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bisa melakukan OTT besar-besaran di Kabupaten Jombang. Dengan demikian, ada pelajaran buat yang berniat korupsi atas nama rakyat dan membela orang kecil.
“KPK sudah ke Mojokerto dan Nganjuk, semoga dalam waktu dekat ini mereka mampir ke Jombang,” pungkasnya.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, paket proyek PL pada pos dana integrasi dewan (dulunya jasmas) diduga ‘diperjual belikan’. Puluhan proyek, bahkan dikabarkan ‘dikuasai’ oleh seseorang yang pernah menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jombang Jawa Timur.
Indikasi itu sebagaimana diungkapkan oleh beberapa pelaku jasa kontruksi di kota santri. “Jual beli jasmas itu biasa, rata-rata jasmas tersebut dititipkan menjadi paket pekerjaan di sejumlah dinas,” terang (H), salah satu pelaku jasa kontruksi beberapa waktu lalu.
Sumber yang enggan disebut identitasnya ini menambahkan, ‘jual beli’ tersebut sudah bukan rahasia lagi. Namun imbasnya, kontraktor kecil harus termarginalkan.
