Pertemuan Forum Alumni Jogjakarta (FAJ) wilayah Madura Jawa Timur. (FaktualNews/Supanjie)
SUMENEP, FaktualNews.co – Forum Alumni Jogjakarta (FAJ) wilayah Madura Jawa Timur, menggelar acara Halal Bi Halal 1438 Hijriyah, Sabtu, 15 Juli 2017, dengan mengangkat tema ‘Merawat Bangsa Dengan Pancasila’.
FAJ ini beranggotakan para alumni yang sebelumnya mengenyam pendidikan di sejumlah perguruan tinggi di Jogjakarta. Meskipun dengan latar belakang yang berbeda, namun dengan kemauan dan komitmen yang kuat untuk menjaga kondusifitas dalam bernegara.
Acara Halal Bi Halal yang dilaksanakan tersebut menghasilkan beberapa poin penting yang menjadi kesepakan bersama, terutama untuk FAJ di Madura.
Ketua Forum Alumni Jogjakarta (FAJ), Song Taro Song mengatakan, dalam konteks hubungan bilateral antar Negara, Indonesia juga mengalami pasang surut. Malaysia, dan Australia adalah tetangga sebelah yang mudah disebut dalam konstelasi ini.
“Kami hadir untuk mengawal kebijakan pemerintah, yang baik kita dorong dan yang merongrong kita tangkal bersama,’’ katanya, Sabtu (15/7).
Menurutnya, dengan populasi penduduk terbesar keempat di dunia, serta dengan kekayaan alam yang melimpah di dalamnya, Indonesia adalah harapan sekaligus ancaman bagi sebagian orang baik di dalan negeri sendiri, maupun dalam hubungannya secara bilateral antar Negara.
“Dari dalam negeri sendiri masih mudahnya kita jumpai ada banyak pihak dari berbagai kalangan yang mencoba-coba merongrong Pancasila sebagai dasar Negara, hingga ingin merusak dan mengambil alih Negara dengan upaya-upaya menghancurkan Kebhinnekaan di dalamnya,” sambungnya.
Berkenaan dengan kondisi tersebut, Forum Alumni Jogjakarta (FAJ) menyatakan sikap; Forum Alumni Jogjakarta (FAJ) mendukung pemerintahan Jokowi-JK untuk melakukan tugas-tugas kenegaraan hingga purna pada tahun 2019.
Mendukung pemerintah untuk menertibkan hingga membubarkan ormas-ormas radikal yang mengganggu ketertiban sosial serta mengganggu jalannya roda pemerintahan.
Kemudian selanjutnya meminta pemerintah untuk memberikan perlindungan maksimal dalam hal keamanan atas warga Negara Indonesia dari ancaman kelompok radikal ISIS.
“Kami meminta pemerintah untuk dengan tegas melaksanakan putusan pembubaran HTI yang sudah dikeluarkan dengan tindakan-tindakan nyata di lapangan,” imbuhnya.
Pihaknya juga meminta pemerintah dari pusat hingga Daerah untuk memberikan perhatian atas kepemilikan tanah rakyat dari ancaman kapitalisasi oleh kelompok-kelompok borjuasi tertentu.
