Kondisi gedung PAUD Desa Bedahlawak Jombang dalam pantauan Rabu (12/7/2017). (FaktualNews/Istimewa)
JOMBANG, FaktualNews.co – PAUD Harapan Ibu yang berada di Desa Bedahlawak, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, hingga kini masih menjadi sorotan publik. Setelah beberapa waktu lalu, PAUD ini diduga mangkrak alias tidak difungsikan sebagaimana mestinya pasca dibangun menggunakan Dana Desa (DD).
Akhir-akhir ini muncul kembali masalah lain terkait pembangunan gedung PAUD yang diduga cendrung dipaksakan oleh oknum-oknum tertentu. Sebab, pembangunan PAUD ini sebelumnya juga sudah berdiri dan berjalan seperti biasanya di tempat lain, namun tanpa sebab yang jelas, beberapa waktu kemudian PAUD dibangun lagi memakai DD.
Salah satu mantan guru PAUD Harapan Ibu yang enggan disebut namanya ini mengungkapkan, saat ada informasi PAUD akan dipindah dan dibangun dengan gedung yang baru, beberapa guru PAUD sudah banyak yang tidak menyetujuinya. ”Guru-guru PAUD itu sebagian tidak mau dipindahkan. Saya juga mengundurkan diri,” katanya, Senin (17/7/2017).
Akibatnya, lanjut dia, kondisi PAUD hingga sekarang ini sepi peminat. Tidak banyak warga yang memilih menyekolahkan buah hatinya di sekolah itu. “Sekarang sepi peminat PAUD-nya,” beber salah satu perempuan yang juga mantan anggota LPMD (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa) itu.
Prihal informasi dibangunnya PAUD melalui DD juga diakui olehnya sebagai salah satu pihak yang terlibat dalam pembangunan ini. Ia mengungkapkan nominal anggaran untuk pembangunan PAUD sebesar 100 juta. ”Di RPJMDes-nya dianggarkan 100 juta mas,” ungkapnya.
Pernyataan serupa datang dari Pendiri dan Pembina PAUD Harapan Ibu, Jazuli. Menurutnya banguanan PAUD yang lama itu masih laik untuk difungsikan, sehingga tidak perlu dibangun gedung baru. “Gedungnya masih laik, kenapa harus pindah,” terangnya.
Sebelumnya, Ketua Forum Rembug Masyarakat Jombang (FRMJ), Joko Fattah Rohim mengungkapkan, meski sudah berjalan hampir 2 tahun pasca bangunan PAUD itu jadi, namun tak ada aktifitas belajar sebagaimana rencana peruntukan gedung.
Kondisi itu, menurut Fattah, mengindikasikan adanya pemaksaan pembangunan gedung, meski tidak menjadi kebutuhan masyarakat desa setempat. “Itu kan terkesan sebagai proyek yang dipaksakan,” ujarnya.
Dari situasi itu, FRMJ menduga ada permainan dalam pengelolaan proyek Dana Desa di Desa Bedahlawak. “Padahal kalau bicara prinsip partisipasi dan kebutuhan masyarakat dalam pelaksanaan Dana Desa, seharusnya tidak boleh ada hasil pembangunan yang mangkrak. Trus, ada apa ini? atau jangan-jangan pembangunan dulu dipaksakan,” ujarnya.
