FaktualNews.co

Benang Kusut ‘Penguasaan’ Proyek PL Dana Integrasi DPRD Jombang, Akankah Terurai?

Parlemen     Dibaca : 1149 kali Penulis:
Benang Kusut ‘Penguasaan’ Proyek PL Dana Integrasi DPRD Jombang, Akankah Terurai?
Foto : Ilustrasi proyek

JOMBANG, FaktualNews.co – Item proyek ‘bertanda bintang’ menjadi simbol tertutupnya peluang para pengusaha jasa kontruksi untuk bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Jombang sebagai rekanan proyek PL (Penunjukan Langsung).

Menurut penuturan beberapa pengusaha jasa kontruksi di kota santri, proyek tersebut diduga merupakan atensi khusus dari kalangan legislatif.

Tanda bintang itupun membuat Dinas teknis yang menangani sejumlah proyek PL kehilangan kewenangan untuk menunjuk rekanan sesuai standar dan mekanisme yang ditetapkan.

“Istilahnya itu sudah ada bintangnya mas. Kalau sudah ada bintangnya, berarti sudah dikapling,” ungkap (W), salah satu kontraktor di kota santri.

Istilah proyek ‘bertanda bintang’ membuka wacana adanya praktek tidak sehat dalam penentuan rekanan pelaksana proyek di Kabupaten Jombang yang menggunakan mekanisme penunjukan langsung. Sejumlah kontraktor di kota santri menduga ada praktek kotor dibalik penentuan rekanan pelaksana proyek PL.

Dalam hal ini yang paling jadi sorotan adalah ‘penguasaan’ proyek PL yang berasal dari pos dana integrasi dewan (dulu disebut Jasmas) oleh mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jombang.

Praktek ‘jual beli’ proyek yang berujung pada ‘penguasaan’ puluhan paket proyek PL, disebut para kontraktor sebagai praktek kotor yang terjadi pada tahun 2017 ini.

“Jual beli jasmas itu biasa, rata-rata jasmas tersebut dititipkan menjadi paket pekerjaan di sejumlah dinas,” terang (H), salah satu pelaku jasa kontruksi, awal Juli 2017 ini.

Kontraktor asal Jombang ini menambahkan, jual beli ini sudah bukan rahasia lagi. Namun imbasnya, kontraktor kecil di Kabupaten Jombang harus termarginalkan.

“Sudah tahu sama tahu, kami rekanan kecil yang jadi korban dengan sistem yang seperti ini,” tambah (M), pengusaha jasa kontruksi lainnya asal kota santri.

Bahkan, sebut (M), ada 38 paket proyek PL dana integrasi DPRD Jombang pada tahun ini yang dikuasai seorang pengusaha mantan anggota dewan. Pengusaha tersebut, kabarnya memiliki hubungan kekerabatan dengan salah satu anggota DPRD Jombang.

Salah satu kontraktor di kota santri, (W) mengungkapkan, 38 paket yang dikuasai mantan anggota dewan berinisial S itu terindikasi kuat merupakan hasil monopoli S dengan membeli CV dari para kontraktor kecil.

Ibarat benang kusut, penentuan rekanan proyek PL pada pos dana Jasmas Dewan diduga melibatkan orang dalam di kalangan anggota Dewan.

Ketua Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jombang Jawa Timur, Mas’ud Zuremi, menyatakan tidak tahu pasti terkait dugaan adanya ‘penguasaan’ dan sistem ‘jual beli’ proyek PL (Penunjukan Langsung) pada pos dana integrasi anggota dewan.

Politisi PKB ini pun mengaku tidak bisa memberikan banyak tanggapan. “Kalau itu (penguasaan dan sistem jual beli proyek PL), saya tidak tahu,” ujarnya, Rabu (19/7/2017).

Diluar polemik dugaan ‘penguasaan’ dan ‘jual beli’ proyek PL pada pos dana integrasi anggota DPRD Jombang, Mas’ud menandaskan, pihaknya berkomitmen untuk melakukan kontrol dan pengawasan terhadap seluruh pelaksanaan proyek di Kota Santri.

Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Jombang Jombang, Sutrisno, mengaku tidak tahu dengan adanya ‘penguasaan’ puluhan paket proyek PL dana Jasmas oleh seorang mantan anggota DPRD Jombang.

“Kami tidak begitu tahu kalau soal (Penguasaan proyek PL) itu,” ujarnya kepada FaktualNews, Rabu, 19 Juli 2017.

Dipaparkan, dalam menentukan rekanan, Dinas PUPR memiliki mekanisme dan standarisasi yang bisa dipertanggungjawabkan. Pada prinsipnya, beber Sutrisno, CV atau suatu perusahaan yang kompeten dan memiliki track record yang baik memiliki peluang untuk ditunjuk sebagai rekanan.

Pihaknya mengaku tidak sembarangan menerima atau menunjuk perusahaan jasa kontruksi sebagai rekanan. “Itu biasanya begini, pada awal tahun rekanan ada perkenalan perusahaan, kemudian kita yang mencatat perusahaan-perusahaan mana yang track recordnya bagus,” papar Sutrisno.

Menurut Ketua Forum Rembug Masyarakat Jombang (FRMJ), Joko Fattah Rochim, karena tidak ada ketegasan dari aparat penegak hukum untuk menelusuri dan menyelidiki dugaan adanya praktek ‘nakal’ dalam pengelolaan proyek Jasmas pada tahun-tahun sebelumnya, membuat pihak-pihak yang selama ini bermain di proyek Jasmas merasa aman.

“Menurut saya sederhana, apa yang terjadi sekarang ini adalah imbas dari sebelumnya. Karena dugaan permainan pada proyek jasmas sebelumnya dibiarkan saja, jadinya ya seperti ini,” bebernya.

Direktur Lingkar Indonesia untuk Keadilan (LINK), Aan Anshori, mengaku gerah dengan kabar adanya ‘makelarisasi’ proyek PL (penunjukan langsung) di Kabupaten Jombang Jawa Timur. Apalagi, perkara tersebut diduga melibatkan kalangan legislatif.

Menurut Aan, kecurigaan publik terkait adanya ptaktek ‘jual beli’ ataupun ‘Makelarisasi’ proyek PL, khususnya yang berasal dari pos dana integrasi anggota dewan harus bisa ditepis oleh kalangan legislatif dan eksekutif dengan cara yang elegan.

 

Tim Redaksi FaktualNews.co: Adi Susanto, Syamsul Arifin, Syarif Abdurrahman

Baca berita menarik lainnya hasil liputan
Editor
Muhammad Syafi'i

YUK BACA

Loading...