Kondisi Rastra yang diterima aparatur Desa Ngrimbi, Bareng, Jombang, yang menggumpal dan dipenuhi sarang laba-laba.FaktualNews/Ahmad Syamsul Arifin
JOMBANG, FaktualNews.co – Bantuan beras pra-sejahtera (Rastra) yang disalurkan Perum Bulog Sub Divre II Surabaya Selatan di Mojokerto belakangan ini seringkali dikeluhkan warga. Disinyalir, hal itu terjadi akibat kesalahan yang tersistem dalam pengadaannya.
Hal ini diungkapkan Ketua Forum Rembug Masyarakat Jombang (FRMJ) Joko Fatah Rohim. Menurutnya, buruknya kualitas Rastra yang disalurkan Perum Bulog Sub Divre II Surabaya Selatan, hampir setiap tahun terjadi di Kabupaten Jombang. Bahkan, bisa dikatakan persoalan ini disengaja tanpa ada upaya perbaikan.
“Sejak dulu Rastra atau Raskin mesti selalu bermasalah. Kalau tidak penyaluran yang terlambat, kualitas beras yang disalurkan tidak laik untuk di konsumsi warga kurang mampu. Ibarat penyakit, polemik ini sudah akut,” ungkap Fatah kepada FaktualNews.co, Sabtu (22/7/2017).
Fatah menduga, ada yang tidak beres terkait dengan persoalan buruknya kualitas raskin di Kota Santri ini. Menurutnya, tidak menutup kemungkinan ada permainan dalam penyerapan dan pengadaan beras yang digunakan untuk program Rastra.
“Kami mencium adanya aroma busuk dalam pengadaan beras Rastra ini. Sebab, tidak mungkin dengan HPP (Harga Penetapan Pemerintah) Rp 7.300 kualitas beras yang didapat seburuk itu. Apalagi harga beras di petani saat ini turun,” imbuhnya.
Pihaknya mendesak agar pemerintah mengvaluasi kinerja Perum Bulog Sub Divre II Surabaya Selatan selaku penyalur program Rastra. Mengingat, persoalan buruknya kualitas beras yang diterima warga penerima manfaat selalu terjadi setiap tahun.
“Jangan-jangan ‘ocehan’ mantan mitra bulog itu benar, bahwa ada permainan dalam pengadaan beras untuk Rastra itu. Sebab, tiap tahun seperti itu. Saya mendesak agar Pemkab Jombang segera melakukan evaluasi dan memperingatkan Bulog untuk memperbaiki kinerjanya,” tandasnya.
Sebagaimana diberitakan media ini sebelumnya, penyaluran bantuan Rastra oleh Perum Bulog Sub Divre II Surabaya Selatan belakangan ini mendapat penolakan tegas dari warga karena kondisi beras yang memprihatinkan. Salah satunya oleh aparatur Desa Ketapang Kuning, Kecamatan Ngusikan, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Sebab, kualitas beras yang dibagikan untuk warga miskin ini, tak laik konsumsi.
Kepala Desa Ketapang, Nur Wahid mengatakan, kondisi beras yang disalurkan Perum Bulog Sub Divre II Surabaya Selatan jauh dari kata laik konsumsi. Bagaimana tidak, selain berwarna kuning, kondisi beras juga hancur dan penuh dedak.
“Kondisinya sangat parah. Ayam saja tidak mau makan kalau kualitasnya seperti itu. Maka itu tadi langsung saya minta untuk tidak dibagikan kepada warga,” ungkap Nur Wahid, kepada FaktualNews.co, Jumat (21/7/2017).
Nur Wahid menuturkan, desanya menerima 1 truk beras rastra yang kondisinya sangat memperihatinkan. Rencananya beras tersebut akan dibagikan kepada 337 warga penerima manfaat di desanya. Namun, setelah dilakukan pengecekan, pihaknya langsung menolak rastra yang disalurkan Perum Bulog Sub Divre II Surabaya Selatan itu.
Disamping itu, kondisi yang sama juga diterima warga Desa Ngrimbi, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Bahkan kondisinya lebih parah. Kepala Dusun Dadirejo, Desa Ngrimbi, Kecamatan Bareng, Ahmad Saiku mengatakan, kondisi rastra yang diterima kali ini bekualitas rendah. Tak hanya berwarna kuning dan penuh dengan menir, namun kondisi beras sudah rusak.
“Berasnya itu penuh dengan sarang laba-laba. Bahkan ada sebagian yang menggumpal, mirip jamur. Saya tidak tega lihatnya. Maka itu langsung kita tolak,” ungkap Ahmad Saiku saat dihubungi FaktualNews.co, Jumat (21/7/2017).
Menurutnya, dari 377 sak beras yang diterima Desa Ngrimbi, hampir seluruhnya berkualitas sangat buruk dan tak laik untuk dikonsumsi. Sehingga, pihaknya bersama dengan masyarakat desa memilih untuk menolak beras yang disalurkan untuk warga kurang mampu itu.
“Kemarin langsung kita tolak. Masak manusia di berikan makan seperti itu. Kasihan warga, mereka sudah tidak mampu tapi kemudian diberi beras jatah yang kondisinya seperti itu,” terangnya.
Tak hanya menolak, pihaknya juga meminta Perum Bulog Sub Divre II Surabaya Selatan di Mojokerto untuk mengganti beras tersebut dengan kualitas yang lebih baik. Sehingga, beras bantuan dari pemerintah itu laik untuk dikonsumsi warga.
