FaktualNews.co
verifikasi dewanpers faktualnews

Polres Jombang Lakukan Pulbaket, Terkait Penyaluran Rastra Tak Laik Konsumsi

Hukum     Dibaca : 627 kali Jurnalis:
Polres Jombang Lakukan Pulbaket, Terkait Penyaluran Rastra Tak Laik Konsumsi
Kondisi Rastra yang diterima aparatur Desa Ngrimbi, Bareng, Jombang, yang menggumpal dan dipenuhi sarang laba-laba.FaktualNews/Ahmad Syamsul Arifin

JOMBANG, FaktualNews.co – Buruknya kualitas beras pra-sejahtera (Rastra) yang disalurkan Perum Bulog Sub Divre II Surabaya Selatan kepada warga Kota Santri, mendapat atensi dari pihak kepolisian.

Diam-diam, penyidik Satreskrim Polres Jombang, tengah melakukan pendalaman terkait dengan hal itu. Menyusul ‘nyanyian’ sejumlah mantan mitra Bulog Sub Divre II Surabaya Selatan di Mojokerto dan Jombang yang mengakui adanya permainan suap dalam pengadaan beras bantuan untuk warga miskin ini.

“Kita masih periksa saksi-saksi dan kumpulkan bukti di lapangan mas,” ujar Kasat Reskrim Polres Jombang, AKP Norman kepada FaktualNews.co, Senin (24/7/2017).

Selain ‘cuitan’ mantan mitra Bulog, penyelidikan adanya dugaan manipulasi harga dalam pengadaan Rastra ini diduga atas dorongan dari anggota DPRD Jombang. Menurut Wakil Ketua DPRD Jombang, M Subaidi Mukhtar, pihaknya sudah melakukan komunikasi dengan aparat kepolisian perihal buruknya kualitas Rastra yang diterima warga.

“Iya ndak manusiawi-lah ketika kita mendengar kabar, ada yang sangat tidak laik untuk dikonsumsi,” terang Subaidi.

Politis FPKB ini juga tidak menutup mata jika permasalahan ini seringkali terjadi di Jombang. Namun dari pihak Bulog Sub Divre II Surabaya Selatan terkesan memang membiarkan problem ini. “Iya di daerah lain kok ndak, di sini kok terus menerus gitu, kita akan selesaikan lah,” imbuhnya.

Untuk itu, ia mengimbau kepada setiap perangkat desa yang menerima Rastra tidak laik konsumsi untuk berani menolaknya. Kemudian meminta ganti beras yang lebih laik dikonsumsi kepada Bulog.

“Saya menghimbau tentu kepada kepala desa untuk menolak Rastra yang tidak layak konsumsi dan minta diganti karena itu hak rakyat,” tandasnya.

Editor
Z Arivin

YUK BACA

Loading...