BERITA POPULER

FAKTUALNEWS.co

Dindik Jatim Akan Tindak Tegas Sekolah di Mojokerto yang Melakukan Penarikan di Luar SPP

Pendidikan   Dibaca : 457 kali Jurnalis: FAKTUALNEWS.co
Dindik Jatim Akan Tindak Tegas Sekolah di Mojokerto yang Melakukan Penarikan di Luar SPP
SMA Negeri 1 Bangsal Mojokerto. FaktualNews.co/Khilmi S Jane/

MOJOKERTO, FaktualNews.co – Penarikan uang di luar Sumbangan Pembinaan Sekolah (SPP) yang diduga dilakukan oleh SMA Negeri 1 Bangsal, Kabupaten Mojokerto, dengan tegas dilarang Dinas Pendidikan (Dindik) Provinsi Jawa Timur.

“Sejak PPDB hingga hari ini, tidak dibenarkan ada pungutan lain selain SPP yang ditentukan di SE,” jelas Kepala Cabang Dinas Pendidikan (Dindik) Provinsi Jawa Timur Wilayah Kabupaten Mojokerto, Arif Khamzah, Kamis (27/7/2017).

Untuk nominalnya pun juga harus sesuai dengan surat edaran (SE) yang telah ditetapkan oleh Gubernur Jatim Soekarwo.

Baca Juga:  Ketel Pabrik Pakan Ternak di Mojokerto Meledak, Lima Karyawan Luka Bakar

Arif menjelaskan, selama berlangsungnya tahun ajaran 2017/2018 ini, sekolah diminta untuk memaksimalkan sumber pendanaan dari SPP dan dana bantuan dari pemerintah pusat melalui BOS. “Diatur secara maksimal dulu pengelolaannya dari BOS dan SPP itu,” ucapnya.

Apabila sekolah merasa masih membutuhkan dana tambahan lain untuk kebutuhan operasional, maka dia menyarankan untuk menyusun kebutuhan dana itu dalam RKAS. Dari RKAS tersebut kemudian diusulkan ke Cabang Dindik Provinsi. ”Dari RKAS itu nanti berapa kebutuhannya akan kita sampaikan ke provinsi,” ujarnya.

Jika provinsi sudah mengetahui dan menyetujui, maka sekolah bisa melakukan sosialisasi dengan wali murid. ”Sepanjang belum ada petunjuk, sekolah tidak boleh memutuskan sendiri. Karena akan membebani orang tua dan siswa,” terangnya.

Baca Juga:  Tenggelam di Sungai Mas Mojokerto, Bapak Korban: Tidak Pamit Tadi Waktu Mau Keluar

Dia menyatakan, semua bentuk pengelolaan keuangan dari satuan pendidikan harus dikomunikasikan dalam bentuk RKAS. Arif mengaku, hingga saat ini belum ada sekolah yang menyerahkannya ke cabang dinas sebagai bentuk pengusulan.

Dirinya juga tidak menampik bahwa sudah mendapat laporan dari sejumlah wali murid terkait adanya tarikan di luar SPP. Menurutnya, hal itu sebagai bentuk kontrol masyarakat kepada sekolah.

Baca Juga:  Hujan Deras, Lima Desa di Mojokerto Terendam Banjir

Arif menyatakan akan melakukan tindakan tegas apabila sekolah terbukti melakukan pelanggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan Gubernur maupun Dispendik Provinsi. “Kalau ada yang melanggar, akan ada tindakan tegas dari cabang dinas. Karena kami sudah berkali-kali mengingatkan,” tandasnya.

Dia menambahkan, apabila orang tua atau siswa merasa ada penarikan lain diharap untuk melaporkannya ke cabang dinas provinsi. ”Kalau tidak bisa mengikuti kebijakan Gubernur, berarti kami anggap sudah tidak mampu menjadi kepala sekolah,” pungkasnya.

Halaman
1 2
Editor
KOMENTAR