DPRD Jombang Minta Pemerintah Bina ASN eks Anggota HTI
JOMBANG, FaktualNews.co – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jombang akan mendorong agar Pemerintah Kabupaten Jombang membina para Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diketahui pernah aktif di Ormas HTI.
Hal ini diungkapkan oleh Kartiono, Ketua Fraksi PKB DPRD Jombang saat menyambut massa pawai Bhineka Tunggal Ika. Dikatakan, anggota DPRD Jombang tegas menolak ormas yang anti pancasila dan tidak boleh ditawar-tawar lagi.
DPRD Jombang, ujar Kartiyono, akan meminta Pemerintah Kabupaten Jombang untuk membina dan mengajak mantan anggota HTI untuk kembali kepangkuan NKRI dan bekerjasama membangun negara Indonesia tercinta. Karena, jelasnya, tidak ada satu poin pun dalam pancasila yang bertentangan dengan agama.
Mantan anggota HTI, papar Kartiyono, seharusnya dibina secara khusus agar tidak meresahkan masyarakat lagi dengan ideologi khilafahnya. “Kami minta masyarakat untuk tetap hidup saling rukun. Tetapi mengenai kita juga sepakat menolak semua organisasi yang anti pancasila,” ujarnya, Jum’at (4/8/2017).
Setali tiga uang, Kasubag TU Kementrian Agama Jombang, Taufiqurrahman menyatakan, pihaknya mendukung gerakan masyarakat yang cinta pancasila dan NKRI. Ia juga memastikan bahwa orang yang anti pancasila tidak harus dimarjinalkan tetapi perlu dirangkul untuk kembali ke NKRI.
Hal ini, kata Taufiqurrahman, tentu berbeda ketika mereka tidak mau kembali ke pancasila dan NKRI serta meninggalkan impian khilafahnya. “Kemenag dukung pancasila, kita cinta pancasila dan pancasila adalah kita,” tegasnya.
Sementara itu, mendukung terbitnya Perppu nomor 2 tahun 2017 terkait pembubaran ormas serta pembubaran terhadap Ormas anti Pancasila, pada Jum’at, 4 Agustus 2017, dilaksanakan pawai Bhineka Tunggal Ika.
Koordinator acara, Joko Fattah Rochim, meminta langkah konkrit Pemerintah Kabupaten Jombang untuk mendata dan membina ASN yang menjadi anggota HTI terutama yang berprofesi sebagai guru.
Dikhawatirkan, para guru yang mendukung khilafah ini mendoktrin murid-muridnya yang polos untuk membenci pancasila. “Kami mendorong Bupati Jombang membentuk Satgas ormas anti pancasila,” tandasnya.
