Jelang Pilkada Serentak, Kasdim 0815 Minta Ormas dan LSM Antisipasi Tindakan Profokatif
MOJOKERTO, FaktualNews.co – Kepala Staf Kodim (Kasdim) 0815 Mojokerto Mayor Inf Nuryakin, memberikan pembekalan bagi Ormas dan LSM se-Kota Mojokerto, Jawa Timur, Kamis (03/08/2017).
Kasdim 0815 Mojokerto Mayor Inf Nuryakin, membahas tentang pentingnya peran Ormas dan LSM dalam melestarikan persatuan dan kesatuan bangsa menghadapi Pilkada Tahun 2018. Dalam paparannya, Kasdim menjelaskan sejarah Nusantara hingga Indonesia Merdeka.
“Pentingnya peran Ormas/LSM dalam mendukung terwujudnya tujuan nasional yang merupakan ending dari tujuan negara, diantaranya Ormas wajib berpartisipasi dalam mewujudkan cita-cita nasional Bangsa Indonesia serta menjaga, memelihara keutuhan dan kedaulatan NKRI,” papar Kasdim.
Lanjut Kasdim, setiap Ormas yang didirikan di negeri ini harus berazaskan Pancasila dan UUD 1945. Ormas yang tidak sejalan dengan Pancasila dan UUD 1945 harus ditindak tegas karena berpotensi menimbulkan konflik horizontal yang semakin besar.
“Ormas harus menjadi agen pemerintah dalam melaksanakan program terutama dalam pemberdayaan masyarakat pada tingkat akar rumput, dalam menciptakan pembangunan berkelanjutan,” jelas Kasdim.
Saat ini, energi pangan, air, di belahan dunia sudah mencapai krisis, sehingga berpotensi terjadinya perang pangan, air dan energi di seputaran khatulistiwa. Tak terkecuali Indonesia yang kaya akan sumber daya alam dan akan menjadi sasaran perebutan untuk dikuasai.
“Eksistensi negara Indonesia sangat dipengaruhi hubungan kepentingan antar negara di dunia. Ada 2 pilihan, pertama NKRI bisa eksis, kedua bercerai berai dan musnah dari permukaan bumi,” jelasnya.
Fenomena perang proxy (proxy war) yang merupakan konfrontasi atau perang dalam semua aspek dalam berbangsa dan bernegara yang mengunakan pihak ketiga dan tidak bisa terlihat mana kawan dan mana lawan.
“Indikasi proxy war sudah banyak terjadi di Indonesia, diantaranya demontrasi buruh pada 2013 yang menyebabkan sejumlah perusahaan di Jabotabek banyak yang gulung tikar, gara-gara menuntut kenaikan upah,”
Hal itu tentunya merugikan pengusaha, karyawan dan masyarakat bahkan sebagian pengusaha mengalihkan investasinya ke negara lain yang lebih kondusif. “Belum lagi, maraknya penggunaan atribut PKI, ini harus diberantas,” tegas Kasdim.
Untuk menjawab tantangan tersebut diperlukan revitalisasi wawasan kebangsaan dan semangat bela negara demi mempertahankan kedaulatan dan keutuhan NKRI yang merupkan tugas semua warga negara.
