BERITA POPULER

FAKTUALNEWS.co

Tak Logis, Ini Alasan Eksekutif Minta Ganti Mobdin Bupati Seharga Rp 2 M

Birokrasi   Dibaca : 288 kali Jurnalis: FAKTUALNEWS.co
Tak Logis, Ini Alasan Eksekutif Minta Ganti Mobdin Bupati Seharga Rp 2 M
Wakil Ketua Komisi I DPRD Sumenep Hamid Ali Munir.FaktualNews/Supanjie

SUMENEP, FaktualNews.co – Alasan pihak eskeutif agar DPRD menyetujui pengadaan mobil dinas (mobdin) Bupati Sumenep, Madura, Jawa Timur, A Busyro Karim dinilai tidak sesuai. Sebab, yang menjadi acuan para wakil rakyat menyetuji penggantian Mobdin Mitsubishi Pajero Sport itu lantaran insiden kecelakaan.

“Sudah dua kali terjadi kecelakaan, itu akan dikandangkan dan nanti akan dioperasikan untuk penyambutan tamu penting termasuk wisatawan saat berkunjung ke Sumenep,” ujar Wakil Ketua Komisi I DPRD Sumenep Hamid Ali Munir, Selasa, (8/8/2017).

Peristiwa kecelakaan itu kata Hamid, menjadi salah satu acuan Komisi I untuk mengabulkan pengajuan pergantian Mobdin tersebut. “Alasannya demi keamanan dan kenyamanan orang nomor satu dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep saat menjalankan tugasnya,” imbuhnya.

Baca Juga:  Rp 4 Miliar, Untuk Apartemen Ikan di Wisata Pantai Sembilan Sumenep

 

Sementara itu, acuan yang digunakan kalangan legislatif Kabupaten Sumenep untuk menyetujui pengadaan mobil mewah Bupati A Busyro Karim itu dinilai tak logis oleh kalangan masyarakat. Aktivis Sumenep Independen (SI) Sahrul Gunawan menganggap tidak logis jika pengadaan mobdin Bupati hanya alasan sering kecelakaan.

Baca Juga:  Warga Tolak Excavator Milik Dinas PU Sunenep, Ini Aksinya

“Anggaran Rp 2 M lebih tidak sedikit loh, apalagi alasannya hanya karena sering kecelakaan, itu jelas tidak rasional,” tegasnya.

Ditambahkan Sahrul, mobdin yang diganti dan dikandangkan biasanya karena pemakaian yang sudah tidak layak. Sehingga, akan diganti dengan kendaraan baru.

Baca Juga:  Wisatawan Asing Tamu Disparbudpora Sumenep Diusir Takmir Masjid Jamik, Ini Alasannya

“Berdasarkan survei, yang bisa dikandangkan pemakaian minimal 5 tahun, berdasarkan kajian kondisinya harus di bawah 80 persen, ini kan mobil baru, pada saat kecelakaan kemarin plat nomornya belum keluar,” tandasnya.

Sebelumnya, sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Front Pembela Masyarakat Sumenep (FPRS) melakukan demonstrasi di depan Kantor DPRD Sumenep, Selasa, (8/8/2017). Mereka meminta rencana tersebut ditolak karena angkanya dinilai terlalu fantastis.

Editor
KOMENTAR