Usulan Revisi Perbup Tak Direspon
DPRD Jombang Kesulitan Alokasikan Uang Saku untuk Peserta Reses
JOMBANG, FaktualNews.co – Usulan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jombang agar Bupati Jombang melakukan revisi Peraturan Bupati yang mengatur tentang pengalokasian anggaran untuk konstituen peserta reses anggota dewan belum mendapatkan respon.
Dengan begitu, warga ataupun konstituen yang menghadiri kegiatan reses anggota dewan, dipastikan tidak mendapatkan uang saku yang sah dari APBD Jombang. Jika ada uang saku, dana itu kemungkinan berasal dari kantong pribadi anggota DPRD Jombang.
Ketua Komisi A DPRD Jombang, Cakup Ismono mengungkapkan, tantangan anggota DPRD Jombang pada saat ini semakin besar. Sebabnya, disamping harus mengeluarkan uang dari sakunya untuk sewa fasilitas mobil operasional komisi, mereka juga harus memberikan uang pribadinya kepada konstituen saat menggelar reses DPRD.
Dikatakan Cakup Ismono, usulan revisi Perbup soal cantolan hukum kegiatan reses yang diajukan DPRD kepada Bupati Jombang sampai saat ini tak mendapatkan respon. Sehingga, acuan mengenai pemberian uang saku pada konsituen menjadi urusan DPRD masing-masing.
Cakup Ismono mengungkapkan, pihaknya sudah berkali-kali mengajukan revisi Perbup soal keuangan reses kepada Bupati Jombang. “Jadi kita sudah mengajukan berkali-kali tapi tidak ada respons dari bupati,” ujarnya, Kamis, 17 Agustus 2017.
Politisi PDI Perjuangan ini lebih jauh menjelaskan, revisi yang dimaksud adalah ketentuan pemberian uang saku kepada konstituen yang hadir pada saat agenda reses agar dimasukan dalam salah satu pasal dalam Perbup yang mengatur reses.
“Terpaksa kalau tidak ada, kita tidak memberikan uang saku, atau kalau teman-teman memberikan ya, biar dari uang pribadi,” bebernya.
Disamping itu, lanjut Cakup, dirinya belajar dari kejadian yang sedikit memalukan saat reses pada 2015 lalu. Khususnya pada pemberian uang saku dari anggaran APBD. Kondisi di lapangan amburadul sebab anggaran dan kegiatan reses tidak sesuai dengan juknis.
Bisa jadi, lanjutnya, perihal ini potensi bermasalah saat ada pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). “Sehingga, pada 2016 reses kita off dulu, sampai ada juknis yang sesuai,” paparnya.
