Mobil Dinas Ditarik, Anggota DPRD Jombang Wacanakan ‘Urunan’
JOMBANG, FaktualNews.co – Kalangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jombang, Jawa Timur, mewacanakan pengeluaran uang pribadi untuk patungan penyediaan kendaraan operasional guna menunjang kinerja dalam menjalankan tugas-tugasnya sebagai anggota legislatif.
Wacana itu sebagaimana diungkapkan Ketua Komisi A DPRD Jombang, Cakup Ismono. Gagasan untuk ‘urunan’ tersebut merupakan respon atas pencabutan fasilitas kendaraan dinas bagi anggota dewan yang sudah diberlakukan.
Sebagaimana diberitakan, beberapa waktu lalu mobil dinas anggota DPRD Jombang sudah ditarik pemerintah kabupaten (Pemkab) setempat. Hal ini merupakan konsekuensi dari diterapkannya PP Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasif Pimpinan dan Anggota DPRD.
Menurut Cakup Ismono, keberadaan kendaraan dinas operasional untuk menunjang kinerja anggota dewan masih diperlukan. Namun, pengadaan ataupun penyediaan mobil untuk anggota legislatif tersebut, saat ini terbentur pada aturan hukum.
Setelah pemberlakuan aturan pencabutan fasilitas kendaraan dinas, dari kalangan anggota dewan sempat mengusulkan mobil pinjam pakai untuk setiap komisi DPRD Jombang kepada eksekutif.
Namun, ujar Cakup, usulan pinjam pakai kepada Pemerintah Kabupaten Jombang itu tidak ada cantolan hukumnya. Untuk sementara ini, para anggota dewan terpaksa harus memanfaatkan mobil pribadinya dalam bertugas.
“Iya memang tidak ada cantolan hukumnya, kami saat itu berandai-andai agar tetap ada mobil operasional komisi,” kata Cakup Ismono, Ketua Komisi A DPRD Jombang, Kamis, 17 Agustus 2017.
Meski begitu, perbincangan soal keberadaan mobil operasional komisi tetap bergulir diantara wakil rakyat ini. Hingga mereka merencanakan ‘patungan’ untuk sewa mobil di setiap komisi. “Kita patungan saja nanti untuk sewa mobil,” imbuh Politisi PDI Perjuangan ini.
Wacana untuk urunan nampaknya menjadi jalan terakhir bagi DPRD Jombang, sebab gagasan untuk menggunakan sistem pinjam pakai kendaraan dari eksekutif terhalang aturan.
Dijelaskan Cakup, keberadaan mobil operasional di masing-masing komisi DPRD selama ini memang sangat urgen. Selain untuk mempermudah tugas internal kelembagaan dewan, juga guna mempercepat pelayanan terhadap masyarakat.
