Lurah Banaran Diboikot, Camat Kertosono Siap Ngantor di Kelurahan
NGANJUK, FaktualNews.co – Kelurahan Banaran, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, bergejolak seiring dengan aksi pengembalian stempel RT dan RW di kelurahan setempat, pada Selasa, 21 Agustus 2017 lalu.
Aksi pengembalian stempel oleh 18 RT dan RW ke kantor kelurahan Banaran tersebut menjadi penanda boikot warga terhadap Dju’in, selaku lurah Banaran. Meski baru dilantik empat bulan lalu, warga melalui belasan ketua RT dan RW, menuntut penggantian Dju’in sebagai lurah Banaran.
Sebagai lurah Banaran, Dju’in dinilai tidak bisa memberikan pelayanan dengan maksimal di kelurahan yang dipimpinnya. Apalagi, tempat tinggalnya cukup jauh dari wilayah yang dipimpinnya.
Menanggapi keluhan dan tuntutan belasan Ketua RT dan RW Kelurahan Banaran, Camat Kertosono, Suharono menyatakan akan menindaklanjuti tuntutan tersebut. Sebagai langkah mediasi awal, dirinya siap untuk ngantor di Kelurahan Banaran.
Terkait kemungkinan pergantian Lurah untuk menggantikan Dju’in sebagaimana tuntutan warga, Suharono menyatakan masih akan melakukan koordinasi dengan pihak terkait.
Kepala Bidang Pemerintahan Desa Bapemas Kabupaten Nganjuk, Sutrisno menyatakan, kewenangan terhadap gejolak di Kelurahan Banaran, sebaiknya dituntaskan dulu di Kecamatan. Camat memiliki tugas dan kewenangan untuk menangani persoalan-persoalan di Kelurahan.
“Kalau untuk meredam situasi, sebaiknya ditangani Kecamatan karena kelurahan itu dibawah Kecamatan. Dan Kecamatan itu memiliki kewenangan untuk melakukan pembinaan terhadap apa yang terjadi ditingkat kelurahan,” ujarnya kepada FaktualNews, Rabu, 23 Agustus 2017 lalu.
Sebelumnya, saat ditemui Faktualnews.co di ruang kerjanya, Lurah Banaran, Kertosono, Dju’in mengatakan, pihaknya tidak memungkiri adanya aksi boikot dari para Ketua RT dan RW terhadap Kelurahan dengan cara pengembalian stempel.
Dju’in juga mengakui jika dirinya dikritik keras karena dianggap tidak melayani masyarakat dengan maksimal. “Saya sendiri kaget juga dianggap bertentangan dan tidak memenuhi unsur pelayanan padahal pelayanan kita sudah maksimal,” ujarnya.
