FaktualNews.co

PCNU Pamekasan Tolak FDS, Ini Respon PLT Bupati

Pendidikan     Dibaca : 1021 kali Penulis:
PCNU Pamekasan Tolak FDS, Ini Respon PLT Bupati
FaktualNews.co/Mulyadi/
Plt Bupati Pamekasan, Khalil Asy’ari (tiga dari kiri) saat menemui para pengurus PCNU Pamekasan.

PAMEKASAN, FaktualNews.co – Keberadaan Full Day Scholl (FDS) di kota Gerbang Salam terus menunai sorotan. Sorotan kali ini datang dari Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Pamekasan, Madura, Jawa Timur.

Dalam menyikapi FDS, PCNU Pamekasan menggelar audiensi bersama kepala daerah setempat di Aula TP PKK Pendopo Ronggo sokowati, Kamis, 24 Agustus 2017. Dalam Audiensi tersebut terlihat KH Taufik Hasyim, selaku ketua PC NU Pamekasan dan sekretaris PCNU, Abdurrahman Abbas beserta 15 pengurus lainnya.

Ucapan KFM
iklan Walikota Pasuruan
iklan RSUD Mojokerto
iklan satlantas jember
iklan-hari-kartini-jember
iklan Ucapan Jember HIPMI
iklan Ucapan Jember BPJS
iklan Ucapan Jember Demokrat
iklan Ucapan Jember

Kedatangan PC NU Pamekasan untuk menanyakan terkait keberadaan FDS di Pamekasan. Audiensi ini digelar untuk menjawab pertanyaan masyarakat terkait adanya FDS. Terlebih FDS sudah diberlakukan di tingkat SMA di Kabupaten Pamekasan.

“Kami menolak dengan tegas FDS untuk dilaksanakan, terutama di Pamekasan pada semua jenjang pendidikan, baik menengah maupun kejuruan,” jelas Abdurrahman Abbas.

Sementara itu, Khalil Asy’ari sebagai Plt Bupati Pamekasan menyatakan sependapat dengan sikap PC NU. Adanya FDS dikhawatirkan dapat ”menghabisi” eksistensi madrasah diniyah (madin) secara perlahan.

Lebih lanjut Plt Bupati Pamekasan ini menjelaskan, Madrasah Diniyah sebagai lembaga pendidikan yang paling berperan besar dalam mendidik karakter siswa. “Karena di madrasah ini siswa banyak hal yang diajarkan. Mulai dari akhlak, agama, dan nilai-nilai kearifan lokal,” tegasnya.

Pihaknya memastikan, lembaga pendidikan yang ada di bawah naungan pemkab, yakni SD-SMP belum menerapkan FDS. “Melainkan hanya tingkat SMA yang sudah menerapkan FDS dan itu menjadi kewewenangan pemerintah provinsi (pemprov),” paparnya.

Sebagai kepala daerah, Kholil Asy’ari menyatakan akan melakukan langkah konkret untuk menjawab kegelisah masyarakat. Pihaknya akan segera memanggil pihak terkait.

”Kami berharap Komisi IV (DPRD) bisa mengundang semua pihak terkait. Termasuk UPT Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur,” pungkasnya.

Baca berita menarik lainnya hasil liputan
Editor
Muhammad Syafi'i

YUK BACA

Loading...