Pengawasan Longgar dan Rawan Penyelewengan, DPRD Dorong Pemkab Jombang Lakukan Langkah Antisipasi

JOMBANG, FaktualNews.co – Maraknya penyalagunaan Dana Desa (DD) yang terjadi akhir-akhir ini, membuat DPRD Kabupaten Jombang, Jawa Timur, mendorong Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) untuk segera melakukan langkah antisipasi penyalagunaan DD.

Hal itu dikatakan salah satu anggota Komisi A DPRD Jombang, Kartiyono, langkah antisipasi menjadi sangat penting guna mengawasi penggunaan DD dalam program-program strategis sebuah desa. Apalagi dalam waktu beberapa bulan terakhir sejumlah desa di Jombang telah mendapatkan transfer DD tahap satu, dan sudah mulai masuk pencairan tahap dua.

“Selama ini katanya sudah melakukan sosialisasi mekanisme-mekanisme, mekanisme itu soal teknis dan sangat mudah, tapi bagaimana kita melakukan langkah antisipasi, agar supaya pemerintah desa dalam hal penggunaan DD merasa terawasi. Selama ini kan longgar sekali itu, bahkan terjadi ketidak beresan,” jelasnya, kepada FaktualNews.co, Senin (4/9/2017).

Ketua Fraksi PKB DPRD Jombang ini lebih jauh mengatakan, kondisi demikian harus segara ditangani. DPMD, harus menyadari terkait minimnya pemahaman dari lembaga desa akan tupoksi mereka. Hal ini menurutnya yang membuat pengawasan penggunaan DD masih sangat minim, sehingga mudah diselewengkan.

“Kita ngomong Jombang, lebih dari 70% pimpinan dan anggota BPD yang kurang menyadari posisi atau tupoksi strategis mereka. Ini akan menjadi blunder, tatkala desa menerima transfer DD yang begitu besar tapi pengawasannya sangat minim,” kata Kartiyono.

Untuk itu, langkah awal yang perlu dilakukan DPMD adalah penguatan pemahaman sumber daya manusia (SDM) di lembaga desa itu sendiri terkait posisi strategis mereka, terlebih peran badan permusyawaratan desa (BPD).

“Optimalisasi peran lembaga desa ini harus dikuatkan, dengan apa? Ya dengan pelatihan-pelatihan peningkatan SDM mereka,” beber Kartiyono.

Selama ini, kata dia, pengawasan DD yang dilakukan di Jombang masih lebih mengandalkan audit dari inspektorat dan peran verifikator dari setiap kecamatan. Sistem pengawasan yang seperti ini menurutnya tidak akan maksimal, sebab tanpa ada dorongan dari pengawasan lembaga desa itu sendiri.

“Pengawasan kita kan cuma mengandalkan audit dari inspektotat, verifikasi dari camat, tidak pada langkah antisipasi, padahal yang perlu dikedepankan adalah langkah antisipasi itu,” ujarnya.