JOMBANG, FaktualNews.co – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dareah Kabupaten Jombang, Jawa Timur belum dapat memaksimalkan sosialisasi tahapan-tahapan pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang digelar 2018 mendatang. Meski sebagian tahapan di KPU sudah dilakukan.
Kondisi ini lantaran anggaran yang telah diploting untuk realisasi Pilkada Jombang hingga saat ini belum cair. Sehingga otomatis sedikit menghambat terhadap tugas-tugas KPU.
“Kalau sosialisasi terkait Pilkadanya saja sudah bisa dimulai, tapi kan masih nunggu anggaran dulu,” kata Ketua KPU Jombang, Muhaimin Shofi, Jumat (8/9/2017).
Ia menjelaskan, setelah beberapa waktu lalu dirinya melakukan penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) dengan Pemerintah Kabupaten Jombang, pihaknya mengaku sudah melengkapi persyaratan-persyaratan pencarian anggaran untuk KPU. Dalam NPHD tersebut tertera nominal anggaran dari pemerintah setempat sebesar Rp 46 miliar lebih.
“Terserah pemerintah daerah turunnya kapan, yang jelas kita sudah melakukan semuanya terkait persyaratannya, sudah komplit semua, sudah ke Jakarta (pusat) ke Surabaya dan seterusnya,” bebernya.
Meski begitu, ia menilai wajar akan kondisi pencairan anggaran untuk KPU yang bisa dibilang cukup lemot itu. Sebab ada banyak proses pengajuan persyaratan yang harus dilakukan. Apalagi, kata dia, Pilkada tahun 2018 mendatang itu tidak sama dengan kondisi Pilkada sebelum-sebelumnya.
“Dan itu tidak bisa secepat yang kita bayangkan, karena ini Pilkada serentak se Indonesia, dan aturannya bisa dibilang baru mumcul,” imbuh Muhaimin.
Meski demikian, Muhaimin, sapaan akrabnya menyatakan, sejak beberapa waktu lalu, sebagian tahapan KPU sudah dilakukan. Seperti sosialisasi terhadap pemilih pemula. Dalam hal ini pihaknya menggandeng Diknas dan Kemenag.
“Kalau sosialisasi terhadap pemiih pemula dari jauh hari sudah kita laksanakan,” tuturnya.