Gubernur Jatim Dukung Regulasi Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil

SURABAYA, FaktualNews.co – Gubernur Jawa Timur, Soekarwo, mengapresiasi inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jatim, mengusulkan raperda tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Tahun 2017-2037.

Apresiasi itu sebagaimana disampaikan Pakde Karwo, saat membacakan pendapatnya mengenai raperda tentang RZWP3K Provinsi Jatim dalam sidang paripurna di Gedung DPRD Provinsi Jatim, Jum’at, 8 September 2017.

Menurut Soekarwo, terbitnya UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, mendorong pemerintah daerah termasuk Provinsi Jatim untuk mengevaluasi kembali peraturan daerah mengenai RZWP3K.

Dengan demikian, jelasnya, keberadaan Perda Nomor 6 Tahun 2012 tentang RZWP3K Provinsi Jatim Tahun 2012-2032 yang mengacu pada UU Nomor 27 Tahun 2007, perlu disesuaikan lagi sesuai perkembangan kebutuhan dan hukum.

Inisiatif raperda tentang RZWP3K Provinsi Jatim, tambah Pakde Karwo, menjadi sesuatu yang perlu ditindaklanjuti menyusul terbitnya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah dalam hal pengelolaan sumberdaya alam laut.

“Dengan diterbitkannya undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, kewenangan pengelolaan pesisir sampai dengan 12 mil laut menjadi kewenangan pemerintah provinsi,” jelasnya saat sambutan dihadapan anggota DPRD Jatim.