FaktualNews.co
verifikasi dewanpers faktualnews

426 Rumah di Joyoboyo Bakal Digusur, Imbas Pembangunan Trem

Politik   Dibaca : 297 kali Jurnalis: Z Arivin
426 Rumah di Joyoboyo Bakal Digusur, Imbas Pembangunan Trem
FaktualNews.co/Istimewa/
Foto : Ilustrasi Trem

SURABAYA, FaktualNews.co – Pembangunan moda transportasi cepat ‘trem’ di Kota Surabaya sepertinya akan menemui kendala. Sebab, pendirian depo di sekitar Joyoboyo, dipastikan menggusur 426 rumah penduduk.

Sebab, sebagian lahan yang akan dimanfaatkan sebagai Depo Trem di sekitar Joyoboyo, saat ini masih ditempat warga. Pemerintah pusat pun telah meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya untuk melakukan penertiban.

“Ini dilematis, karena Pemkot tak bisa menertibkannya,” kata Anggota Komisi C DPRD Surabaya, Camelia Habibah, Selasa (17/10/2017).

Ia mengungkapkan, dalam perjanjian kerjasama antara Pemkot Surabaya, PT KAI dan Kementrian Perhubungan, guna merealisasikan pembangunan Trem, Pemkot sebagai penyedia lahan. Selain itu, pembangunannya menggunakan dana APBD dan operasional berada di kewenangan PT KAI.

Menurutnya, penertiban tak bisa dilakukan Pemkot lantaran lahan tersebut bukan aset daerah. Ia mengatakan, lahan tersebut milik PT KAI, sehingga penertiban rumah warga yang tinggal di kawasan itu harusnya menjadi kewenangan PT KAI.

Politisi PKB ini menyebutkan, jumlah rumah warga yang ada di sekitar depo Joyoboyo sebanyak 426 unit. “Jika Pemkot tertibkan, akan diugugat warga, karena bukan miliknya,” katanya.

Habibah belum mengetahui pasti, hingga saat ini PT KAI belum menertibkan hunian yang berdiri di sekitar depo PT KAI. Ia memperkirakan, kendala penggusuran, karena tak ada dana kerohiman bagi warga.

“Tak boleh ada dana kerohiman, dari APBD maupun APBN,” tuturnya.

Untuk mencari solusi masalah pengalihan warga yang tinggal di sekitar depo Joyoboyo, Komisi C akan memanggil beberapa pihak terkait, di antaranya PT KAI, Bappeko, Asisten Sekkota dan lainnya.

“Apakah pemkot mencarikan lahan dari asetnya, kemudian PT KAI yang mengajukan pembangunan rusunawa atau opsi lainnya,” paparnya.

Habibah menambahkan, selain masalah depo, pihaknya juga meminta pemerintah kota melakukan kajian sosial berkaitan dengan karakter masyarakat.

Ia khawatir peralihan warga dari yang sebelumnya menggunakan angkutan pribadi ke angkutan massal mengalami kesulitan. Menurutnya, warga harus nyaman dulu menggunakan angkutan umum. “Untuk itu, apakah Pemkot sudah sampling kesana,” terangnya.

Ia menambahkan, persoalan lain yang harus diselesaikan adalah belum ada lahan pemkot , maupun anggaran untuk pembebasan central park, karena di beberapa jalur yang dilalui harus ada penitipan mobil.

“Jika tidak ditunjang itu, tentu akan sepi peminatnya. Akhirnya kan mubazir pembangunannya,” tegasnya.

Editor
Saiful Arief