Wakil Rakyat Asal Kepulaun Minta Pemkab Sumenep Percepat Pembangunan Kelistrikan
SUMENEP, FaktualNews.co – Wakil rakyat asal kepulauan Badrul Aini, meminta agar Pemerintah Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, menggenjot pembangunan infrastruktur kelistrikan di wilayahnya.
Hingga saat ini banyak warga kepulauan yang belum menikmati penerangan listrik secara maksimal. “Disadari atau tidak, banyak warga kepulauan yang belum menikmati aliran listrik secara maksimal,” kata Badrul Aini, Wakil Ketua Komisi II DPRD Sumenep, Rabu (18/10/2017).
Menurut Badrul, pembangunan infrastruktur kelistrikan tidak bisa mengandalkan keuangan negara, meskipun Pemerintah Pusat sudah memberikan kendali penuh kepada PT Perusahaan Listrik Negara (PLN).
“Untuk itu perlu adanya skema kerjasama yang bisa dilakukan pemerintah daerah ataupun PLN melalui anak perusahaan untuk mengoptimalisasi peran swasta,” jelasnya.
Pemerintah telah merevisi Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan dengan mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2017.
Dalam aturan baru itu, peran PLN ditambah untuk mengoptimalisasi pembangunan pembangkit listrik di Tanah Air.
Dalam aturan baru ini, kata Badrul, ada kewajiban bagi PLN membeli listrik atau membangun infrastruktur listrik bersama swasta walau PLN harus memiliki saham dominan paling tidak 51 persen.
Sementara, saat ini di Sumenep terdapat sekitar 9 perusahaan swasta yang beroperasi di Sumenep. Sembilan perusahaan itu bergerak dibidang minyak dan gas (migas), diantaranya PT Energi Mineral Langgeng, AWE (North Madura) NZ Ltd (North Madura), PT. Easco East Sepanjang, PetroJava Inc, Husky Anugerah Ltd, Mitra Energy Indonesia Sibaru Pte Ltd, Techwin Energy Northeast Madura Ltd, Golden Code Comersial Ltd, dan Greenstar Assets Ltd.
Dikonfirmasi terpisah, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sumenep, A Masuni mengatakan, kedepan pihaknya terus berupaya melakukan pembangunan infrastruktur kelistrikan.
Sehingga, dalam beberapa tahun kedepan semua masyarakat bisa menikmati aliran listrik secara maksimal, baik di wilayah daratan maupun kepulauan. “Untuk Pulau Gili Raja tahun depan kemungkinan bisa hidup, sementara pengadaan mesin untuk Desa Geleman, Arjasa ditanggung PLN,” katanya.
Kabupaten Sumenep terdapat 126 pulau, baik berpenghuni maupun tidak berpenghuni. Sementara, jumlah desa sebanyak 334 yang tersebar di 27 kecamatan.
Rata-rata warga kepulauan hanya bisa menikmati penerangan 12 jam setiap hari. Salah satunya di Pulau Gili Raja dan Pulau Raas.
Saat ini penerangan dikelola oleh perusahaan swasta atau perorangan dengan menggunakan pembangkit tenaga diesel (PLTD). Sehingga tarif listrik lebih mahal. Sementara di Kecamatan Arjasa Pulau Kangean penerangan dikelola PLN.
