Ilustrasi
PROBOLINGGO, FaktualNews.co – Polresta Probolinggo mewaspadai Pemilihan Wali Kota (Pilwakot) setempat agar tidak terjadi kekerasan seperti Pilkada sebelumnya.
Selain menyiapkan pengaman berlapis, polisi juga sudah memetakan wilayah-wilayah rawan konflik. “Kami juga dibackup dari Brimob,” kata Kapolresta Probolinggo, AKBP Alfian Nurrizal, kepada awak media, Senin (23/10/2017).
Menurutnya, pihaknya juga berkoordinasi dengan KPU dan Panwaslu untuk memetakan pelanggaran pidana pilkada yang menjadi wewenang kepolisian sebagai penegak hukum. Seperti pelanggaran politik uang dan pengerusakan alat peraga kampanye.
“Pelanggaran itu akan ditindak tegas sesuai aturan yang berlaku, agar pemicu konflik pilkada dapat diminimalisir sejak awal,” kata perwira asal Sumenep ini.
Sementara itu, menyusul zona merah tersebut, Ketua Panwaslu, Suef Supriyanto, mengaku pihaknya lebih menfokuskan pencegahan, bukan pada pelanggaran pilkada. Karenanya, pihaknya akan selalu berkoordinasi dengan KPU untuk kbekerjasama dan melakukan sosialisasi, agar pelanggaran pilkada, tidak terjadi.
“Kami fokus dipencegahan. Kami tidak ingin pilkada serentak nanti ada pelanggaran yang mengarah ke kericuhan seperti pada pilkada sebelumnya. Makanya Polresta memetakan, wilayah kami masuk zona merah,” katanya singkat.
Diketahui, pelaksanaan Pilwakot Probolinggo tahun 2013 lalu, berujung kerusuhan massa depan kantor Kelurahan Mayangan. Massa salah satu pendukung calon tidak puas dengan hasil Pilkada Kota Probolinggo karena menilai ada dugaan kecurangan.
Sejumlah kendaraan bermotor rusak, bahkan sebuah mobil polisi dibakar oleh massa. Belasan orang ditangkap polisi untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya. Sedikitnya 5 orang terluka, 2 di antara mereka adalah polisi. Pada korban itu dilarikan ke RSUD dr Moh. Saleh Probolinggo untuk mendapatkan perawatan medis.
