Pelayanan e-KTP Dikeluhkan, Warga Desak Bupati Turun Tangan
JOMBANG, FaktualNews.co – Pelayanan Dispendukcapil Kabupaten Jombang, Jawa Timur, kembali dikeluhkan warga. Adalah Medan Amrullah warga Desa Jelakombo, Kecamatan/Kabupaten Jombang yang menyebutkan dinas terkait kurang inovasi dalam mengatasi masalah.
“Saya sudah berjam-jam antri di Dispendukcapil tapi belum dipanggil-panggil. Masalah ini sudah bertahun-tahun tetapi tidak ada perubahan. Kok bisa betah dengan fenomena seperti ini” katanya, Sabtu (04/11/2017).
Amrullah menyebutkan ada kesenjangan antara harapan dengan kenyataan yang terjadi pada masyarakat. Masyarakat membutuhkan segera KTP untuk bekerja, urusan keluarga dan pinjam uang di bank. Tetapi Pemerintah Kabupaten Jombang hanya bisa meminta masyarakat sabar tanpa solusi jelas.
“Ini lucu, masak masalah antri kayak gini terjadi bertahun-tahun. Saya tadi lihat ada warga Wonosalam yang habis subuh sudah disini untuk antrian. Padahal mereka bekerja pada orang lain, otomatis tidak bisa izin setiap hari. Juga ada yang bawa bayi, buat ngurus KTP saja kita harus keluarkan dana ratusan ribu untuk ongkos dan konsumsi,” tambahnya.
Amrullah meminta pihak terkait untuk mempublikasikan alasan e-KTP di Jombang bisa carut marut seperti ini. Ia berharap dengan info yang jelas dari pemangku kebijakan bisa membuat masyarakat tenang dan memahami permasalahan yang ada. Beberapa kabupaten lain berhasil mengatasi masalah e-KTP
Bahayanya, sebut Amrullah, sikap diam Dispendukcapil Kabupaten Jombang membuat masyarakat tambah curiga bila ada permainan. Permasalahan e-KTP sudah menjadi permasalahan orang banyak. Ia menyebutkan banyak status warga Jombang di media sosial yang sambat pelayanan e-KTP, terutama masalah antrian yang mengular setiap hari.
“KTP ini masalah orang banya. Hampir setiap hari pengguna media sosial bahas e-KTP. Saya khawatir kalau tidak segera dicarikan solusi maka bisa merusak prestasi Pemkab Jombang di bidang lain. Di Jombang tidak kurang orang pinter, tinggal mau bekerjasama apa tidak” paparnya.
Ia juga menyebutkan benang kusut e-KTP bertambah parah dengan adanya isu calo-calo dengan tarif ratusan ribu rupiah. Menurutnya, ini bola salju yang bila dibiarkan bisa semakin besar dan melebar ke masalah lain. Calo menjadi pilihan masyarakat yang sudah puas mengantri setiap hari. Walaupun harus bayar setiap hari. Bahkan ada juga yang ditipu calo, sudah bayar tapi KTP belum jadi juga.
Amrullah juga menegaskan fakta dilapangan membuktikan bahwa masyarakat sangat tidak nyaman dengan pelayanan Dispendukcapil. Terulangnya kesalahan yang sama membuktikan ada aturan yang tidak pas dengan rencana. Padahal, aturan itu untuk melindungi dan memberi kenyamanan dan keamanan masyarakat.
“Saya yakin kalau Pemerintah Kabupaten Jombang mau berfikir kreatif dan mengeluarkan anggaran lebih untuk masalah e-KTP pasti kelar. Saya berharap Pak Bupati datang kesini, lihat antrian. Biar tahu ada masyarakatnya yang susah hidup di negaranya sendiri,” pungkasnya.
Sementara itu Bupati Jombang, Nyono Suherli Wihandoko mengaku mengikuti permasalahan e-KTP di Jombang. Tetapi pihaknya hanya sebagai pelaksana. Semua diambil alih oleh Kementrian Dalam Negeri.
“Ini proyek Kemendagri, kita hanya melaksanakan saja. Semua diatur sana,” tandasnya.
