Kerajaan Saudi Bakal Kesulitan Sita Harta Pangeran di Luar Negeri
SURABAYA, FaktualNews.co – Pemerintah Arab Saudi akan melakukan penyitaan dana dan aset milik belasan pangeran Saudi yang tersimpan di sejumlah bank luar negeri. Menyusul adanya beberapa pangeran yang ditangkap Komisi Anti Korupsi.
Dikutip dari Reuters Kamis (9/11/2017), Komisi anti-korupsi telah mengeluarkan maklumat untuk menyita perusahaan, dana dan aset lain tanpa menunggu penyelidikan kriminal yang segera digelar. Langkah apapun yang dilakukan asalkan dapat menyita aset di luar negeri, akan kami lakukan, bunyi pernyataan komisi tersebut.
Bank Sentral Uni Emirat Arab telah meminta seluruh bank dan perusahaan keuangan untuk memberikan informasi akun milik 11 warga Saudi. Sementara di Arab Saudi, lebih dari 1.700 akun milik pribadi telah dibekukan atas perintah Bank Sentral.
Jumlah totalnya yang bakal disita atau dibekukan berjumlah sekitar US$800 miliar, kata seorang pejabat Kamar Dagang di Riyadh. Selain berupa simpanan, investasi, saham dan properti, sejumlah kekayaan yang disita berupa pesawat jet pribadi, bahkan satu di antaranya adalah pesawat Boeing 747.
Langkah Saudi menarik kembali dana simpanan di luar negeri diperkirakan bakal mengalami banyak hambatan. Pemerintah Mesir misalnya kesulitan menarik dana US$111 juta milik bekas Presiden Hosni Mubarak dari London, karena terbentur peraturan keuangan Inggris.
Hukum Inggris mengharuskan Pemerintah Kairo memberi bukti tindak kriminal pemiliknya, kata pejabat Inggris. Demikian pula Tunisia yang hanya berhasil menarik porsi kecil dari US$35 juta yang disimpan para pejabat Tunisia di Switzerland.
Carlo Lombardini, seorang pengacara dan profesor hukum perbankan di Universitas Lausanne, Switzerland, menyatakan Pemerintah Saudi bakal menemui banyak rintangan. Pemerintah Riyadh harus memberi bukti detil yang menyatakan dana yang disimpan di luar negeri adalah hasil korupsi, kata Carlo Lombardini.
Kejaksaan Agung Arab Saudi mengaku memiliki bukti kuat agar dapat menarik dana sejumlah kerabat kerajaan yang disimpan di luar negeri. Namun tidak menyebutkan bukti apa saja yang akan disodorkan. Hambatan lain, Pemerintah Riyadh tidak memiliki perjanjian atau konvensi dengan AS dan Switzerland serta banyak negara lain, agar dapat menarik dana yang diparkir oleh para pengusaha Saudi.
Pemerintah Saudi hanya punya perjanjian dengan beberapa negara Arab saja, tulis Reuters. Belum lagi menghadapi gugatan dari para pengusaha bank luar negeri, yang tidak mau begitu gampang menyerahkan simpanan para pangeran di banknya.
